TIFFANEWS.CO.ID,- Fraksi NasDem DPRD Kota Jayapura dalam pandangan terhadap pengantar nota keuangan APBD perubahan dan rancangan Perda APBD perubahan tahun anggaran 2023 memberi perhatian khusus kepada masalah stunting dan seragam linmas.
Hal ini terungkap dalam pandangan Fraksi Nasdem yang dibicakan Sekretaris Fraksi NasDem, Pares L. Wenda dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura,Senin (4/9).
Mencermati pengantar nota keuangan APBD perubahan dan rancangan Perda APBD perubahan tahun anggaran 2023 dan rancangan Peraturan Daerah (Perda) pembentukan dana cadangan pemilihan kepala daeah Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, Fraksi Nasdem berpandangan bahwa penyusunan perubahan APBD tahun 2023 sudah sesuai ketentuan PP Nomor 12 tahun 2019.
Pemerintah Kota Jayapura telah menjadikan isu-isu strategis Nasional diantaranya, pengendalian laju inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting (kurangnya asupan gizi) sebagai perhatian serius Pemerintah Kota Jayapura.
Dalam sidang itu, Fraksi NasDem berharap, program stunting dan penduduk miskin kota harus berbasis data yang akurat terutama bagi orang Asli Papua (OAP), sehingga sentuhan pelayanan melalui dana otonomi khusus (Otsus) dapat tercapai.
“Dinas dan badan terakit yang mengelola dana Otsus agar betul-betul memperhatikan dan menyentuh masyarakat Papua di Kota ini. Data kuantitatif itulah yang penting untuk dipublikasikan ke public, terutama kepada DPRD Kota Jayapura sebagai representasi masyarakat Kota Jayapura,” kata Pares L. Wenda.
Sementara terkait dengan Linmas, Fraksi NasDem memberi perhatian pada kebutuhan akan seragam Linmas.
“ Kami melihat ada poin yang luput dimasukan dalam anggaran perubahaan yaitu kebutuhan seragam Linmas,”kata Pares.
Keberadaan Perlindungan Masyarkat (Linmas) itu bawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 tahun 2014.
Tertera dalam Permendagri Nomor 42, tahun 2017. Sejak ditetapkannya Permendagri, Satpol PP tidak lagi dalam pengawasan Kesbangpol.
“Pengamanan terdepan saat Pileg, Pilpres dan Pilkada. Nanti, mereka itu yang ada dalam ruang bilik TPS. Mereka akan membantu KPU melakukan pengamanan terhadap 939 TPS di Kota Jayapura.” kata Peres
Pares menegaskan, kebutuhan seragam Linmas ini tidak bisa ditunda mengingat pemilu legislatif berlangsung 14 Februari mendatang.
“Saya berharap ada kebijakan khusus dari pemerintah kota untuk menginisiasi pengadaan serangam Linmas. Untuk itu, diperlukan semacam kebijakan dari Pj Wali Kota,” tutur Pares .
Fraksi NasDem memberi apresiasi terhadap kesiapan pemerintah Kota Jayapura dan prangkat pelaksananya menghadapi tahapan pemilihan legislative (DPR), pemilihan presiden dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
Fraksi NasDem menyoroti kelengkapan pelaksanaan pemilu yang telah disepakati penyaluran atau transfer anggaran kepada penyelenggara dengan sistem penyerahan anggaran sesuai peraturan yang berlaku yaitu 40 persen tahap pertama, 2023.
Sedangkan tahap ke dua dan ketiga dianggarakan pada anggaran induk dan akan disalurkan 50 persen tahap ke 2 dan 10 persen tahap ketiga.
[]Alfonsa Wayap
