TIFFANEWS.CO.ID – DANA Otonomi Khusus (Otsus) yang digelontorkan Pemerintah Pusat ke Provinsi Papua Selatan ( PPS) harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembiayaan program pemberdayaan masyarakat asli Papua, sebaliknya tidak boleh diselewengkan untuk kepentingan kelompok masyarakat lain yang bukan Orang Asli Papua juga tidak boleh dikorupsi sedikitpun oleh para penyelenggara pemerintahan di wilayah daerah otonomi baru (DOB) ini.
Peringatan keras itu disampaikan Pemimpin umat Katolik Keuskupan Agung Merauke, Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC saat audiensi khusus dengan Kepala Dinas Kesehatan PPS dr Benedicta Rahangiar MARS dan Kepala Dinas Pendidikan PPS, Ignasius Babaga,S.Pd di Merauke, Sabtu (18/11).
Pertemuan khusus antara Uskup Mandagi dengan dua pemimpin SKPD PPS ini karena bidang kesehatan dan pendidikan menjadi sangat penting dan strategis untuk masa depan Papua Selatan.
“Selamat bagi para kepala dinas dan biro yang sudah dilantik secara defenitif oleh Gubernur kita Bapak Apolo Safanpo. Melalui bapak gubernur Tuhan mengangkat kalian semua untuk bekerja bagi seluruh rakyat di provinsi ini tetapi harus diingat baik-baik bahwa dana Otsus itu untuk orang asli Papua. Jangan diselewengkan, jangan dikorupsi pula,” kata Uskup Agung Mandagi.
Uskup mengatakan telah bertahun-tahun lamanya bidang pendidikan dan kesehatan di Tanah Selatan Papua ini sangat tidak diperhatikan alias diterlantarkan dan diabaikan dengan akibat terjadinya keterbelakangan masyarakat asli Papua di wilayah ini di dua bidang yang vital ini.
Uskup Mandagi pun mengakui bahwa pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan tidak akan berhasil apabila tidak ada dukungan penuh dari bidang- bidang pembangunan lainnya.
Kerjasama antarlembaga di lingkungan pemprov Papua Selatan dalam hal penyusunan program pembangunan wilayah ini menjadi sebuah keharusan.
Bagaimana mungkin bidang kesehatan menghimbau masyarakat di kampung-kampung untuk hidup bersih jika tidak ada ketersediaan air bersih. Bagaimana mungkin bidang pendidikan mengajak anak-anak bersekolah jika tidak tersedia gedung sekolah yang layak untuk dijadikan tempat belajar-mengajar dan bersamaan dengan itu kondisi fisik peserta didik mengalami kekurangan gizi?
Uskup Agung Mandagi meminta Kadis Kesehatan dan Kadis Pendidikan untuk tidak segan-segan melibatkan para pemimpin agama di kampung dan distrik.
“Karena mayoritas penduduk asli di Papua Selatan ini adalah pemeluk Katolik maka libatkanlah para Pastor dan biarawan- biarawati dalam mengelola program kesehatan dan program pendidikan. Bila perlu libatkan juga Uskup Agung Merauke dan Uskup Agats-Asmat agar pemanfaatan dana Otsus untuk kesehatan dan pendidikan segera mencapai sasarannya,” kata Uskup Agung Mandagi. (Ron)
