TIFFANEWS.CO.ID – Pembangunan pusat pemerintahan di Papua Selatan menghadapi kendala terkait keterlambatan anggaran yang diterima dari pemerintah pusat. PT Nindya Karya, kontraktor utama yang mengerjakan proyek perumahan dan fasilitas pemerintahan, mengungkapkan kesulitan dalam melanjutkan pembangunan akibat belum adanya kepastian anggaran dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP).
Proyek yang telah mencapai 46 persen ini, seperti rumah susun dan rumah pejabat, terancam terhambat lebih lanjut, terutama mengingat cuaca buruk yang memperburuk progres pekerjaan.
Ganda Purba, perwakilan PT Nindya Karya, mengungkapkan bahwa meski proyek berjalan, ketidakpastian anggaran yang seharusnya tersedia sejak Januari 2025 belum juga terealisasi.
“Kami masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian PKP,” ujarnya pada Jumat (14/3/2025) lalu.
Kesulitan ini diperburuk dengan masalah cuaca yang membuat pekerjaan menjadi terhambat saat musim hujan.
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, turut menanggapi masalah ini dengan meminta agar PT Nindya Karya bersabar lebih lama.
“Kami paham kesulitan yang dihadapi, namun saat ini kami masih menunggu anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Wagub Imadawa, menjelaskan bahwa pemerintah daerah hanya dapat membantu memperlancar proses yang terhambat oleh kebijakan pusat.
Pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan, yang meliputi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP), Kantor Gubernur, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), juga mengalami keterlambatan serupa. Wagub Paskalis Imadawa berharap pembangunan ketiga kantor tersebut menjadi prioritas utama, karena simbol penting bagi pemerintahan daerah.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan akan segera melaporkan masalah ini ke Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk memastikan kelancaran pembiayaan dan percepatan pembangunan yang kini terhambat.
Dengan kondisi yang terus menantang ini, PT Nindya Karya dan pemerintah daerah berharap agar keterlambatan anggaran segera diatasi, agar pembangunan Papua Selatan bisa berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Ron)
