TIFFANEWS.CO.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan resmi meluncurkan Grand Design Pembangunan Pendidikan (GDPP) 2025–2045 dalam sebuah acara bertajuk seminar eksekutif dan pencanangan revitalisasi komite sekolah berbasis kontekstual Papua Selatan, yang digelar di Hotel Halogen, Merauke, Senin (5/5/2025).
Kegiatan ini menjadi tonggak bersejarah dalam pembangunan sektor pendidikan di Papua Selatan. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, yang hadir mewakili Gubernur Apolo Safanpo, menyebut peluncuran ini sebagai langkah monumental.
“Saya mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan atas inisiatifnya menyusun GDPP, yang menjadi yang pertama di tanah Papua,” kata Agustinus.
Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih selaku mitra penyusun, serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pembobotan dokumen.
Menurut Agustinus, GDPP dirancang selaras dengan visi-misi pembangunan Provinsi Papua Selatan 2024–2029 dan menjadi pedoman utama dalam transformasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan berdaya saing—baik lokal, regional, maupun global.
Dokumen ini dilengkapi roadmap capaian pendidikan jangka panjang dan memuat data kuantitatif per kabupaten, guna merumuskan strategi yang tepat sasaran, terarah, dan kontekstual.
GDPP juga mendukung tiga tujuan besar pendidikan di Papua Selatan yaitu : Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas berbasis konteks lokal, Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan serta Memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan citra layanan pendidikan.
Dokumen ini menjadi instrumen strategis untuk menjawab amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, khususnya dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun bagi orang asli Papua.
Namun, Joko Guritno mengakui bahwa hingga akhir 2024, target wajib belajar 9 tahun di Papua Selatan belum sepenuhnya tercapai, sehingga GDPP diharapkan menjadi solusi akseleratif menghadapi bonus demografi.
Tak hanya itu, revitalisasi pemodelan komite sekolah berbasis kontekstual Papua Selatan turut dicanangkan sebagai salah satu program prioritas dalam 100 hari kerja Gubernur Apolo Safanpo dan Wakil Gubernur Paskalis Imadawa. Model ini melibatkan unsur tiga tungku—pemerintah, adat, dan agama—serta mendorong partisipasi perempuan dan pemuda dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan berkelanjutan.
“Saya mengajak seluruh pihak, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk konsisten, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mengimplementasikan GDPP,” pungkas Agustinus.
Ia menegaskan, dukungan semua pemangku kepentingan menjadi kunci agar peta jalan pendidikan ini benar-benar memberikan dampak luas bagi masa depan Papua Selatan yang cerdas dan bermartabat. (Ron)
