TIFFANEWS.CO.ID – Rombongan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke pusat pemerintahan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur pemerintahan, khususnya pembangunan kantor DPRP dan kantor Gubernur Papua Selatan pada Jumat (16/5/2025).
Dalam perjalanan tersebut, rombongan diikuti oleh Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, didampingi Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng, Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, dan Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, Demianus Katayu.
Setibanya di lokasi, rombongan disambut oleh Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua, Corneles Sagrim, dan tim yang mengarahkan mereka ke lokasi pembangunan Kantor DPRP Papua Selatan. Corneles menjelaskan bahwa pembangunan kantor DPRP direncanakan berlantai tiga, dengan progres pembangunan saat ini mencapai 18%. Luas kawasan pembangunan mencapai sekitar 4 hektar sesuai dengan master plan, dan kantor tersebut berada di sebelah Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan.
Usai meninjau Kantor DPRP, rombongan melanjutkan perjalanan untuk melihat area pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan. Corneles memberikan penjelasan bahwa kantor ini direncanakan memiliki tiga lantai dan luas lahan lebih dari 11 ribu meter persegi. Fasilitas yang akan dibangun di kawasan ini antara lain lapangan upacara, parkiran motor, parkiran mobil, serta area parkir sepeda. Selain itu, ada juga rencana pembangunan gedung green house dan fasilitas olahraga.
“Untuk saat ini, pembangunan Kantor Gubernur sedang dalam tahap pemasangan tiang pancang. Setelah itu, kami akan melanjutkan ke tahap berikutnya,” ujar Corneles kepada rombongan.
Namun, Corneles juga mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi dalam proyek ini, yakni ketersediaan material yang terbatas di Merauke. Sebagian besar material harus didatangkan melalui jalur laut, menggunakan kapal.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPR RI menekankan pentingnya adanya stok material yang cukup untuk memastikan kelancaran pembangunan. Mereka menegaskan bahwa untuk mengantisipasi potensi gangguan cuaca dan kondisi alam yang tak terduga, stok material harus diperhitungkan dengan matang agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu.
Kunjungan ini dilanjutkan dengan rapat evaluasi terkait empat daerah otonom baru di wilayah Provinsi Papua Selatan yang berlangsung di Swissbel Hotel Merauke. (Ron)
