TIFFANEWS.CO.ID,- Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menjelaskan kondisi terkini perekonomian dan tantangan inflasi di wilayahnya dalam Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan, yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy dan Kepala Staf Presiden Letjen TNI (Purn) AM Putranto.
Dalam forum tersebut, Gubernur Apolo Safanpo menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Papua Selatan menunjukkan tren positif, bahkan menjadi salah satu indikator yang menguatkan bahwa pembangunan di provinsi termuda itu berada di jalur yang tepat.
“Pertumbuhan ekonomi Papua Selatan sangat baik, dari sisi perencanaan hingga realisasi” ujar Apolo Safanpo kepada tiffanews.
Namun, lanjut Gubernur, di balik hal tersebut juga menyoroti tantangan serius yang kini dihadapi Papua Selatan, yaitu meningkatnya inflasi yang disebabkan oleh gangguan terhadap pasokan pangan lokal.
Apolo menjelaskan bahwa curah hujan yang tinggi sejak Desember hingga Juli menyebabkan banyak lahan pertanian di Merauke dan sekitarnya mengalami gagal panen, khususnya tanaman sayur-mayur seperti cabai, bayam, tomat, sawi, dan kangkung.
“Musim tanam di Merauke dimulai Desember, dan biasanya berakhir April. Tapi hingga akhir Juli, hujan masih tinggi. Akibatnya, banyak lahan pertanian tergenang air dan tanaman mati,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Harga cabai sampai hari ini masih berkisar Rp140.000 per kilogram. Ini menjadi penyumbang inflasi terbesar.”
Untuk merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengambil solusi jangka pendek yaitu dengan mendatangkan pasokan sayuran dari luar Papua Selatan.
“Sebagai solusi jangka pendek, kami mendatangkan sayur dari daerah lain agar harga tetap terjangkau masyarakat,” ungkapnya.
Namun, Apolo menekankan bahwa kebijakan ini hanya bersifat sementara. Ia menilai perlu adanya langkah yang lebih strategis dan berkelanjutan guna menangani inflasi dari hulu ke hilir.
Menurutnya, penguatan sektor produksi menjadi kunci utama, antara lain dengan pemberian bantuan benih unggul, pupuk, dan pestisida kepada petani lokal.
Sementara itu Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DP2KP) Provinsi Papua Selatan, Paino menjelaskan bahwa DP2KP akan mendorong pengembangan pertanian pekarangan dan urban farming untuk sayuran cepat panen seperti bayam dan kangkung. Masyarakat bisa menanam sendiri di pekarangan rumah.
Paino juga menyebut pentingnya pengaturan pola tanam yang lebih terjadwal agar pasokan tidak berlimpah dalam satu waktu dan kosong di waktu lainnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah akan terus memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga. Operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) akan digelar ketika harga mulai naik.
Pemerintah juga memperluas jejaring distribusi agar produsen bisa lebih dekat dengan konsumen, serta memantau harga dan stok harian melalui dashboard digital.
“Kami tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga distribusi dan keterjangkauan. Kami aktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif,” tambahnya.
Dengan penuh optimisme, Gubernur Papua Selatan menyampaikan keyakinannya bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah akan menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus mengatasi tantangan inflasi yang kini dihadapi oleh masyarakat Papua Selatan.
(Ron)