TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI, Hj. Arifah Choiri Fauzi, membahas isu-isu strategis terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pertemuan lintas stakeholder ini berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke, Jumat (22/8/2025) malam.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesediaan Menteri PPA hadir langsung berdiskusi dengan jajaran Pemprov.
“Ini kesempatan yang langka, ibu Menteri PPA berkenan meluangkan waktu menemui kita malam ini. Kita akan lebih banyak mendengarkan arahan beliau terkait langkah yang harus dilakukan dalam pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujar Apolo.
Sementara itu, Menteri PPA RI Hj. Arifah Choiri Fauzi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam menjalankan program lintas sektor.
“Pesan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa sukses berjalan sendiri. Penyelesaian persoalan harus dilakukan bersama,” tegasnya.
Arifah menjelaskan, Papua Selatan sebagai salah satu provinsi baru perlu mendapatkan perhatian khusus. Data 2024 menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Selatan berada di angka 83,76. Kabupaten Merauke mencatat capaian tertinggi dengan 89,83, sedangkan terendah Kabupaten Asmat dengan 68,4.
Selain itu, Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di Kabupaten Merauke tercatat 0,412 lebih rendah dari angka nasional, sementara tertinggi berada di Kabupaten Mappi sebesar 0,616.
Dari sisi pendidikan anak, Papua Selatan mencatat angka partisipasi 68,87 pada 2023, lebih tinggi dibandingkan angka nasional 63,83. Namun, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Data 2024 menunjukkan di Kabupaten Merauke terdapat 43 kasus kekerasan anak dan 63 kasus kekerasan terhadap perempuan.
“Kami berharap peran unit pelaksana teknis dapat lebih maksimal agar korban berani melaporkan kasus yang dialami. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kebijakan yang responsif dan inklusif,” tambah Menteri PPA.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan dan Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah. (Ron)
