TIFFANEWS.CO.ID — Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, melantik dan mengukuhkan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Pelantikan yang berlangsung di Merauke pada Kamis (13/11/2025) tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Selatan tentang pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja dan uji kompetensi yang telah dilakukan sejak awal tahun 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur Apolo menegaskan bahwa rotasi jabatan kali ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja,
“Perubahan jabatan yang dilakukan semata-mata didasarkan pada hasil evaluasi kinerja sebagai bentuk penyegaran organisasi,” tegasnya.
Adapun pejabat yang mengalami rotasi jabatan dalam struktur Pemerintah Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut:
• Sucahyo Agung Dwi Ariyanto, dari jabatan lama Inspektur pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum.
• Nelson Sasarari, dari jabatan lama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Papua Selatan.
• Willem A. Da Costa, dari jabatan lama Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Papua Selatan menjadi Kepala BKPSDM Provinsi Papua Selatan.
• Michael Rooney Gomar, dari jabatan lama Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus Provinsi Papua Selatan menjadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan.
• Albert Rapami, dari jabatan lama Kepala BKPSDM Provinsi Papua Selatan menjadi Asisten Sekda Bidang Umum.
• Laurensius Waimu, dari jabatan lama Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop) menjadi Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Setda Provinsi Papua Selatan.
• Robertus Kaize, dari jabatan lama Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Setda Provinsi Papua Selatan menjadi Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop).
• Samuel R. Kamarka, dari jabatan lama Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan menjadi Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Selatan.
• Fidelis Nggol, dari jabatan lama Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Selatan menjadi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan.
• Agus Kurniawan, dari jabatan lama Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum menjadi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Selatan.
Sementara itu, sejumlah pejabat tetap melanjutkan tugas dan jabatannya, antara lain:
• Agustinus Joko Guritno — Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan.
• Sunarjo — Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Selatan.
• Ulmi Listianingsih Wayeni — Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Selatan.
• Ignasius Babaga — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan.
• Paskalis Netep — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Selatan.
• Yohanes Aun — Sekretaris MRP Papua Selatan.
• dr. Benedicta C. H. Rahangiar — Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan.
• Elias Refra — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan.
• Paino — Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan.
• Ramses Kambuaya — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Selatan.
• Soleman Jambormias — Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan.
• Jujuk Rianto — Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan.
• Petrus Assem — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan.
• Hermina Ewenkos — Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Selatan.
• Lambertus Ignatius Fatruan — Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Provinsi Papua Selatan.
• Karmin Eko Wador — Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan.
• Petrus Olla Atawuwur — Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Selatan.
• Risson Sialla — Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan.
Dalam sambutannya, Gubernur Apolo menjelaskan bahwa sejak Januari hingga Maret 2025, Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah melaksanakan evaluasi kinerja terhadap seluruh kepala OPD melalui sistem aplikasi informasi pemerintahan yang dikelola oleh BKPSDM. Melalui sistem ini, para pejabat dapat melihat hasil kinerjanya secara daring dan mengajukan keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data. Selanjutnya, pada bulan April, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membentuk panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari unsur BKN, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kantor Regional BKN, kalangan akademisi, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, untuk melakukan uji kompetensi bagi seluruh pimpinan OPD.
Hasil uji kompetensi tersebut kemudian diserahkan kepada BKN untuk memperoleh pertimbangan teknis (pertek) dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Dari hasil itu, tidak semua usulan mutasi disetujui, dan hanya pejabat yang mendapatkan pertek serta surat persetujuan yang dapat dilantik hari ini.
Gubernur juga menegaskan bahwa tidak ada demosi jabatan dalam pelantikan kali ini. Berdasarkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap pejabat yang telah dilantik harus menduduki jabatan definitif minimal selama dua tahun. Dengan demikian, evaluasi berikutnya yang berimplikasi pada demosi baru dapat dilakukan pada tahun 2026, apabila pejabat yang bersangkutan tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.
Gubernur Apolo turut mengingatkan bahwa jabatan dalam pemerintahan terbagi menjadi dua kategori, yakni jabatan yang dipilih seperti Presiden, Gubernur, dan Bupati, serta jabatan yang diangkat seperti pejabat struktural dan fungsional yang dapat diganti kapan saja berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi kinerja.
Menutup sambutannya, Gubernur berpesan agar seluruh pejabat yang baru dilantik maupun yang tetap menjabat dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, berpegang pada empat prinsip utama, yakni bekerja dengan integritas tinggi, menunjukkan kinerja yang nyata dan terukur, menjaga loyalitas terhadap negara dan pimpinan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Semoga dengan semangat baru, kita bersama dapat membangun Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang semakin maju, profesional, dan berintegritas tinggi demi kesejahteraan seluruh masyarakat di Tanah Papua Selatan yang kita cintai,” pungkas Gubernur Apolo Safanpo. (Djo)
