TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Papua Selatan (Pemprov Papsel) berharap Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi mampu melahirkan rekomendasi konkret bagi kebijakan umum di daerah.
FGD-IDI tersebut digelar oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Papua Selatan di Hotel Corein, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan dibuka oleh Asisten I Setda Papua Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Agustinus Joko Guritno, yang mewakili Gubernur Apolo Safanpo.
Dalam sambutannya, Guritno menegaskan bahwa FGD ini menjadi salah satu langkah awal pelaksanaan program tahun anggaran 2026.
“Anggaran tahun 2026 ini kita sudah mulai berjalan,hari ini Kesbangpol Papua Selatan mengawali kegiatan dengan melakukan FGD tentang Indeks Demokrasi Indonesia,” kata Guritno mengawali sambutan.
Ia menyebut, Indeks Demokrasi Indonesia penting karena Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga daerah sebagai bagian dari NKRI juga wajib menjalankan sistem tersebut dengan baik.
“Tentunya, kita sudah tau bahwa demokrasi kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila, sehingga kita punya ciri khas tersendiri dalam hidup berdemokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, demokrasi bukan berarti membatasi hak orang lain, melainkan dilaksanakan dalam semangat kebersamaan, keterbukaan, dan saling menghargai. Termasuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpikir, dan berkumpul guna menyuarakan aspirasi.
Agustinus menegaskan pentingnya batasan dalam praktik demokrasi agar tidak berjalan tanpa arah.
“Nantinya dalam FGD kita ketahui bahwa demokrasi bagaimana? batasannya bagaimana? dan bagaimana kita melaksanakan demokrasi itu sesuai harapan negara dan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menambahkan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki aturan dan nilai yang menjadi patokan bersama sehingga tidak dijalankan secara asal-asalan.
Pemprov Papua Selatan, lanjutnya, mengapresiasi sinergi antara Kesbangpol dan BPS Papua bersama instansi terkait dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Ia berharap FGD tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga ruang berbagi pengalaman dan gagasan dari para peserta.
Menurutnya, setelah kegiatan ini harus ada hasil yang dapat dijadikan rekomendasi bagi gubernur dalam merumuskan kebijakan.
“Sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang negatif yang terjadi ditengah masyarakat. Kalau kita sudah bisa memberikan rekomendasi kepada gubernur tentunya kebijakan-kebijakan yang diambil di provinsi ini tepat, sesuai dengan arah sasarannya, dan bisa diterima oleh masyarakat,” ujar Joko Guritno.
Ia juga mengingatkan pentingnya keakuratan data dalam penyusunan kebijakan. Jika Aparatur Sipil Negara (ASN), dinas, badan, maupun kelompok masyarakat memberikan data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, hal itu dapat berdampak fatal terhadap kebijakan pemerintah.
Kebijakan yang tidak berbasis data akurat, katanya, berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran hingga kericuan di tengah masyarakat.
Sebagai penanda resmi dibukanya kegiatan, Agustinus Joko Guritno menabuh tifa di hadapan para peserta FGD-IDI. (***)
