TIFFANEWS.CO.ID – Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apolo Safanpo, menerima perwakilan ratusan pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Rabu (2/7/2025). Mereka memprotes hasil kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 yang dinilai janggal.
Aksi tersebut merupakan respons terhadap ketidakpuasan atas hasil seleksi CPNS dari kuota 1.000 formasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Saat berdialog dengan perwakilan pendemo di ruang rapat, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menyatakan akan menyurati KemenPAN-RB untuk meminta audiensi guna membahas kejanggalan dalam hasil seleksi tersebut.
“Kita sebenarnya sudah diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mengusulkan kebutuhan pegawai sebanyak-banyaknya,” ujar Apolo.
Apolo menjelaskan, seharusnya empat kabupaten di Papua Selatan juga mengusulkan kebutuhan pegawai masing-masing. Namun karena tidak ada pengusulan dari kabupaten, semua pendaftar CPNS akhirnya menumpuk di tingkat provinsi.
Apolo menyebut ini menjadi pelajaran agar ke depan, bila ada kuota pegawai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten turut membuka formasi CPNS.
“Saya akan terima aspirasi dari adik-adik. Saya akan cek data yang diberikan satu per satu,” tegasnya.
Apolo memastikan, jika terbukti ada kesalahan atau pelanggaran dalam proses seleksi, maka sanksi akan diberikan. Ia juga menyampaikan rencana mengirim Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kepala BKPSDM Papua Selatan ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB.
Lanjutnya, Pemerintah Provinsi Papua Selatan tidak mungkin melampaui keputusan menteri, tetapi meminta kebijaksanaan menteri.
“Beliau (MenPAN-RB) itu orangtua kita, pasti dia akan memberikan solusi. Memang tidak bisa dibatalkan tapi kita bisa minta kuota tambahan untuk mengakomodir anak-anak kita yang belum mendapatkan kesempatan,” ujarnya.
Gubernur juga menjelaskan, dari 1.000 formasi CPNS, masih ada 200 kuota tersisa yang belum terisi karena peserta tidak lulus dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Kuota ini masih ditahan oleh pemerintah pusat untuk proses optimalisasi.
Menurutnya, optimalisasi seharusnya dilakukan dengan membuka kembali pendaftaran agar pelamar, khususnya OAP, mendapatkan kesempatan yang adil.
Apolo juga menegaskan, Pemerintah Provinsi tidak memiliki wewenang membuka formasi CPNS secara mandiri karena prosesnya dilakukan oleh KemenPAN-RB.
“Adik-adik dulu mendaftar ke link kementerian, bukan ke pemerintah daerah. Pemda tidak punya link,” ujarnya.
Ia menekankan, jika ditemukan bukti bahwa formasi 80 persen khusus OAP diberikan kepada non-OAP, maka hal tersebut melanggar aturan dan akan dikenakan sanksi.
“Kita sudah sepakat sejak awal, formasi 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk umum. Kalau ada yang sengaja membalik itu, berarti melawan hukum karena hukum lahir dari kesepakatan bersama,” jelasnya.
Gubernur Apolo juga mengingatkan semua pihak bahwa era keterbukaan informasi saat ini membuat segala bentuk manipulasi data dan informasi sangat mudah terbongkar.
“Kalau kita menyatakan sesuatu tanpa dasar dan data, sekarang ini orang bisa langsung tahu bahwa kita berbohong,” ujarnya.
Untuk itu, ia mengimbau agar semua data terkait seleksi CPNS diperiksa bersama secara cermat dan terbuka. Siapa pun yang lebih dahulu mendapat informasi, diminta segera menyampaikannya kepada pemerintah daerah agar ditindaklanjuti. (Ron)
