TIFFANEWS.CO.ID — Aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di sejumlah kampung pesisir Kabupaten Merauke lumpuh total setelah ruas jalan Merauke–Ndalir–Kuller–Onggaya mengalami kerusakan parah. Banjir, curah hujan tinggi, serta hantaman ombak laut menyebabkan badan jalan rusak dan jembatan terputus, sehingga akses penghubung antar kampung tidak lagi bisa dilalui.
Jalan tersebut selama ini menjadi urat nadi transportasi dan distribusi barang masyarakat. Akibat kerusakan yang terjadi, distribusi kebutuhan pokok terhenti dan sebagian warga terpaksa terisolasi.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan bergerak cepat. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, turun langsung meninjau lokasi kerusakan pada Sabtu (17/1/2026). Di lokasi, Gubernur langsung berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, serta tim teknis terkait untuk memastikan penanganan darurat segera dilakukan.
Gubernur Apolo menegaskan, karena akses warga benar-benar terputus dan tidak dapat dilalui, pemerintah provinsi akan membangun jalan darurat dan jembatan darurat mulai Senin, 19 Januari 2026. Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas perekonomian masyarakat bisa kembali berjalan, meskipun bersifat sementara.
Menurutnya, tim teknis telah diminta melakukan pengukuran di lapangan untuk menyiapkan solusi jangka pendek sekaligus merancang penanganan jangka panjang. Selain banjir dan hujan ekstrem, arus laut dan gelombang tinggi dinilai menjadi faktor utama yang memperparah kerusakan jalan dan jembatan di kawasan pesisir tersebut.
“Kita siapkan solusi darurat agar akses bisa dibuka secepatnya, sambil merencanakan pembangunan permanen. Ke depan, akan direncanakan pembangunan pemecah gelombang di sisi laut agar ombak tidak langsung menghantam badan jalan, serta pembangunan jembatan permanen,” jelas Gubernur.
Di hadapan Gubernur, Kepala Kampung Nasem, Florida B. Mahuze, menyampaikan keluhan masyarakat yang sudah berulang kali menghadapi kondisi serupa. Ia mengaku warga kelelahan karena jalan yang menjadi akses utama kampung terus mengalami kerusakan meski telah beberapa kali diperbaiki.
Ia juga mengungkapkan tekanan ekonomi membuat sebagian warga kembali menggali pasir di sekitar jalan dan jembatan, meskipun sudah ada imbauan untuk tidak melakukannya. Hal tersebut turut mempercepat kerusakan infrastruktur. Karena itu, ia berharap setelah perbaikan dilakukan, ada penjagaan agar jalan yang dibangun tidak kembali rusak.
Menanggapi hal tersebut, Komandan Korem 174/ATW, Mustakim, yang turut hadir dalam peninjauan, menyatakan kesiapan untuk mendukung pengamanan pasca-perbaikan. Ia menyebutkan bahwa penempatan pos keamanan dimungkinkan setelah jalan darurat dan jembatan selesai dibangun dan akses kembali tembus.
Danrem meminta pemerintah kampung bersama warga menyiapkan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pos. Selanjutnya, pengaturan penempatan personel akan dilakukan setelah pekerjaan perbaikan berjalan sesuai rencana Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Respons cepat dari pemerintah daerah dan unsur TNI tersebut disambut positif oleh masyarakat. Warga berharap perbaikan kali ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga disertai pengamanan dan perencanaan matang agar kerusakan tidak terus berulang.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan pembangunan jalan dan jembatan darurat menjadi prioritas utama untuk memulihkan akses warga. Sementara itu, pembangunan infrastruktur permanen akan direncanakan secara bertahap dengan melibatkan instansi teknis terkait, guna memastikan jalan dan jembatan lebih tahan terhadap banjir serta gelombang laut.
Dalam peninjauan lapangan tersebut, Gubernur Papua Selatan didampingi oleh Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Selatan Erickson Putra Fonataba, Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Merauke Nonce Saman, serta Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan Franky Edwin P. Lapian.
Langkah ini diharapkan mampu memutus siklus kerusakan berulang, sekaligus menjaga keselamatan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir Merauke.
(***)
