Oleh : Yohanis Elia Sugianto
Di tengah dinamika Musyawarah Pastoral (Muspas) Pastores Keuskupan Agung Merauke yang berlangsung pada 19–23 Januari 2026, dalam tuntunan oleh RP. Yulius Sodah, MSC, Bapa Uskup bersama para Imam belajar dan merefleksikan bersama panggilan moral dan institusional yang mendesak: Safeguarding. Materi yang dipresentasikan dalam sesi hari I – II kemarin (19–20 Januari 20260) bukan sekadar pedoman administratif, melainkan sebuah seruan profetik untuk “Membangun Budaya Safeguarding: Pencegahan – Penanganan – Pemulihan.”
Dalam konteks teologis dan sosiologis saat ini, safeguarding atau perlindungan terhadap anak dan orang dewasa rentan tidak lagi dapat dipandang sebagai opsi tambahan dalam pelayanan gerejawi. Ia adalah konstitusi dasar dari kredibilitas Gereja. Dokumen presentasi menegaskan bahwa protokol ini adalah “Pedoman arah bagi pelayanan profesional imam-imam Keuskupan Agung Merauke.” Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana internalisasi nilai-nilai safeguarding berimplikasi langsung pada peningkatan kualitas hidup imamat (quality of priesthood) dan kualitas tindakan pastoral, khususnya dalam penghormatan terhadap martabat manusia (human dignity).
Dekonstruksi Budaya Diam: Menuju Transparansi dan Akuntabilitas
Langkah pertama dan paling fundamental dalam membangun budaya safeguarding adalah pengakuan jujur terhadap realitas. Pastor Yulius Sodah, MSC dalam presentasinya secara tegas menggarisbawahi prinsip: “Stop Silence Culture and Systematic Covering Up. Selama beberapa dekade, Gereja global, dan tidak terkecuali Gereja lokal, sering kali terjebak dalam budaya penyangkalan atau denial ketika berhadapan dengan kasus pelecehan seksual. Hal ini sering kali didasari oleh keinginan semu untuk melindungi “nama baik” institusi, yang pada akhirnya justru menjadi bom waktu bagi kehancuran kredibilitas Gereja itu sendiri.
Dalam perspektif ini, pergeseran dari Culture of Silence menuju Culture of Disclosure dan Culture of Listening, adalah indikator utama kedewasaan sebuah institusi. Keuskupan Agung Merauke, melalui materi ini, menunjukkan komitmen untuk mematuhi tidak hanya Hukum Gereja (Kitab Hukum Kanonik Buku VI yang direvisi 2021 dan Vos Estis Lux Mundi), tetapi juga hukum sipil Indonesia yang semakin ketat, seperti UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Implikasi bagi para imam sangat jelas: kualitas imamat tidak lagi hanya diukur dari kesalehan ritual atau kemampuan intelektual semata, melainkan dari integritas moral dan keberanian untuk transparan. Imam yang berkualitas adalah imam yang berani memecah kebisuan demi kebenaran, menolak kolusi klerikal yang menutup-nutupi kejahatan, dan bersedia bekerja sama dengan pihak profesional awam serta aparat hukum.[^8] Ini adalah bentuk pertobatan institusional yang radikal, menempatkan keselamatan umat di atas reputasi korps.
Pencegahan (Prevention) sebagai Basis Formasi Manusiawi Imam
Bagian paling strategis dari protokol safeguarding adalah pencegahan. Dalam kerangka pembinaan imamat, ini menuntut revolusi dalam proses seleksi dan formasi. Peningkatan kualitas imamat dimulai jauh sebelum tahbisan, yakni pada tahap skrining dan seleksi yang ketat.
Melalui materi yang dibawakan, Ps. Yulius Sodah, MSC menekankan bahwa asesmen komprehensif harus melibatkan ahli seperti psikolog dan psikiater, serta penelitian dokumen pribadi yang mendalam. Hal ini memberikan pesan ilmiah bahwa panggilan imamat tidak jatuh di ruang hampa; ia melekat pada pribadi manusia yang memiliki sejarah psikoseksual. Kualitas seorang imam sangat ditentukan oleh human formation yang kuat, bukan hanya aspek spiritual atau intelektual.
Seorang imam yang berkualitas dalam era safeguarding adalah dia yang memiliki kematangan psikoseksual. Ia memahami boundaries setting atau batasan-batasan profesional dalam relasi pastoral. Pelanggaran batas sering kali terjadi bukan karena niat jahat semata, melainkan karena ketidakmampuan imam dalam mengelola kebutuhan afektif dan ketidaktahuannya akan dinamika relasi kuasa.
Dengan mewajibkan sertifikasi pelatihan perlindungan anak bagi semua imam, Keuskupan Agung Merauke sedang meningkatkan standar profesionalisme klerus. Imam diajak untuk menyadari bahwa jubah dan tahbisan tidak memberikan imunitas, melainkan tanggung jawab yang lebih besar. Pengetahuan tentang grooming (upaya memanipulasi korban) dan dampak kekerasan seksual menjadi kompetensi wajib, bukan elektif.
Kualitas tindakan pastoral juga tercermin dari kemampuan paroki dan lembaga pendidikan Katolik dalam menciptakan lingkungan yang aman. Standar operasional seperti memastikan dua orang dewasa hadir di kelas, pemasangan CCTV, dan transparansi ruang konsultasi adalah manifestasi fisik dari teologi perlindungan. Tindakan pastoral yang berkualitas adalah tindakan yang meminimalisir risiko (risk reduction). Ketika seorang imam secara proaktif menerapkan aturan ini, misalnya, tidak pernah berduaan dengan anak di ruang tertutup, ia sedang mengajarkan umat tentang penghormatan terhadap tubuh dan martabat manusia.
Intervensi dan Prinsip “Victim First”: Wajah Kerahiman yang Nyata
Ujian sejati dari kualitas pastoral sebuah keuskupan terjadi ketika sebuah kasus muncul. Di sinilah prinsip “Victim First” (Korban Adalah yang Utama) menjadi batu uji. Dokumen Muspas menegaskan bahwa kesejahteraan dan keselamatan korban adalah prioritas tertinggi, melampaui kepentingan pelaku atau nama baik tarekat.
Dalam banyak kasus, korban pelecehan oleh klerus mengalami trauma ganda (secondary victimization) ketika laporan mereka diabaikan atau mereka justru disalahkan. Protokol safeguarding menuntut perubahan radikal: mendengarkan tanpa menghakimi. Bagi seorang imam, kemampuan untuk mendengarkan penderitaan korban, bahkan ketika pelakunya adalah rekan imam sendiri, adalah bentuk askese yang berat namun mulia. Ini adalah inti dari penghormatan terhadap manusia.
Mekanisme penanganan yang melibatkan tim independen (awam ahli, psikolog, ahli hukum) menunjukkan bahwa Gereja menyadari keterbatasannya. Kualitas pastoral ditingkatkan dengan kerendahan hati untuk bekerja sama dengan profesional lain. Gereja tidak lagi menjadi “negara dalam negara” yang mengadili sendiri kasus kriminal, melainkan institusi yang taat hukum dan menghormati proses peradilan sipil.
Aspek hukum yang dipaparkan dalam materi sangat berat. Ancaman hukuman penjara 5–15 tahun ditambah sepertiga pemberatan bagi rohaniwan sebagai pendidik, serta denda miliaran rupiah, menunjukkan konsekuensi fatal dari kegagalan safeguarding. Namun, melampaui ketakutan akan hukuman, protokol ini mengajarkan tentang keadilan.
Imam yang melakukan pelecehan harus dinonaktifkan, ditarik dari pelayanan, dan menjalani proses hukum. Tindakan tegas ini bukanlah kekejaman, melainkan bentuk pertanggungjawaban pastoral. Membiarkan predator tetap melayani adalah bentuk pengkhianatan terhadap umat. Sebaliknya, penanganan yang tegas memulihkan kepercayaan umat bahwa Gereja serius berpihak pada yang lemah.
Pemulihan (Recovery): Dimensi Teologis Pengharapan
Bagian akhir dari siklus budaya safeguarding adalah pemulihan. Ini mencakup pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku (jika memungkinkan dan aman). Adapun Langkah pemulihan yang kiranya dapat diusahakan, adalah:
1. Pemulihan Korban
Pemulihan korban membutuhkan dukungan holistik: psikologis, medis, finansial, dan spiritual. Dokumen menekankan bahwa Gereja harus siap menanggung biaya pemulihan ini, yang sering kali jauh lebih besar daripada denda hukum. Kualitas pastoral diukur dari kesediaan paroki atau keuskupan untuk “hadir” bagi korban dalam jangka panjang, memastikan mereka dapat kembali menjalani hidup, meski dengan luka yang dibawa.
2. Rehabilitasi Pelaku
Sisi lain yang menantang adalah penanganan pelaku. Sebagai komunitas beriman, pelaku tidak dibuang begitu saja tetapi didampingi, meskipun sanksi tetap berjalan (pemecatan dari status klerikal atau pembinaan intensif). Jika seorang pelaku dikembalikan ke pelayanan (setelah terbukti aman melalui asesmen profesional ketat dan masa pantau minimal 5 tahun), hal ini harus dilakukan dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Ini menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan kerahiman, sebuah kualitas pastoral yang matang yang tidak jatuh pada ekstrem balas dendam maupun pengampunan murahan (cheap grace).
Kesimpulan: Menuju Imamat yang Berintegritas di Merauke
Musyawarah Pastoral Pastores Keuskupan Agung Merauke 2026 menjadi titik balik sejarah. Materi “Membangun Budaya Safeguarding” yang dipresentasikan bukan sekadar respons reaktif terhadap skandal, melainkan cetak biru (blueprint) bagi masa depan Gereja yang lebih sehat.
Pentingnya pengenalan dan internalisasi safeguarding memiliki implikasi ganda:
• Secara Internal (Ad Intra): Meningkatkan kualitas imamat dengan menuntut kematangan psikoseksual, integritas moral, dan profesionalisme dalam relasi. Imam dituntut menjadi “manusia bagi orang lain” yang aman dan dapat dipercaya.
• Secara Eksternal (Ad Extra): Meningkatkan kualitas tindakan pastoral dengan menempatkan martabat manusia, terutama anak dan orang dewasa rentan, sebagai pusat pelayanan. Gereja menjadi safe haven (tempat perlindungan), bukan tempat yang menakutkan.
Dengan mengadopsi protokol ini, para imam di Keuskupan Agung Merauke tidak sedang dikekang, melainkan sedang dimerdekakan untuk melayani dengan lebih otentik. Seperti yang tertulis dalam penutup materi: “Protokol ada bukan untuk menakut-nakuti para imam tapi untuk memperbaiki pelayanan kita agar lebih profesional dan integral.” Budaya safeguarding adalah wujud nyata dari wajah Kristus yang melindungi domba-dombaNya, memastikan tidak ada satu pun dari mereka yang hilang atau terluka oleh gembalanya sendiri.
