TIFFANEWS.CO.ID – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengingatkan bahwa ketidakakuratan data dapat berdampak langsung terhadap kesalahan analisis dan pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan. Karena itu, pemerintah provinsi bersama empat pemerintah kabupaten diminta memperkuat penyelarasan dan sinkronisasi data agar setiap program pendidikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Apolo Safanpo saat membuka Rapat Koordinasi Pendidikan Wilayah Provinsi Papua Selatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Minggu (8/11/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di wilayah Papua Selatan.
Menurutnya, harmonisasi, sinkronisasi, dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui perkembangan pembangunan pendidikan, mengidentifikasi program yang belum terlaksana, serta menentukan berbagai hal yang masih perlu dibenahi dan ditingkatkan.
Apolo menjelaskan, terdapat empat aspek utama yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan pendidikan, yakni sarana dan prasarana, peralatan pendidikan, sumber daya manusia (SDM), serta kualitas pelayanan.
Pada aspek sarana dan prasarana, pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan kondisi fasilitas pendidikan, mulai dari pembangunan gedung sekolah baru, perbaikan dan renovasi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium hingga fasilitas pendukung lainnya.
Ia meminta agar seluruh pemerintah daerah memiliki data akurat mengenai jumlah gedung sekolah, kondisi bangunan yang masih baik, rusak ringan maupun rusak berat. Data tersebut juga harus mencakup kebutuhan pembangunan sekolah baru serta renovasi bangunan.
Apolo menegaskan, ketepatan data merupakan dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Sebaliknya, data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis, penyampaian informasi, hingga pengambilan keputusan.
“Kalau datanya benar, analisisnya benar, informasinya benar, maka kebijakannya juga benar. Demikian juga sebaliknya, kalau datanya salah, analisisnya salah, informasinya salah, maka kebijakannya juga bisa salah,” tegasnya.
Aspek kedua adalah peralatan pendidikan atau equipment. Menurut Gubernur, ketersediaan media dan materi pembelajaran, kurikulum, serta berbagai perlengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar perlu diperhatikan dan dievaluasi secara berkala.
Selanjutnya, aspek ketiga berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia pendidikan. Pemerintah harus memiliki data yang valid mengenai jumlah guru, tenaga honorer, dan tenaga kependidikan lainnya berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pengadaan tenaga guru dan tenaga kependidikan baru, sekaligus merumuskan langkah peningkatan kapasitas, kualitas, serta kompetensi tenaga pendidik yang sudah tersedia.
Sementara itu, aspek keempat adalah kualitas pelayanan. Apolo mengingatkan bahwa keberadaan gedung sekolah yang baik, peralatan pendidikan yang memadai, serta jumlah guru yang mencukupi belum tentu menjamin kualitas pendidikan apabila tidak disertai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara maksimal.
Karena itu, keempat aspek tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh agar pelayanan pendidikan kepada peserta didik semakin baik, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan perlu dilakukan melalui dua hal utama, yakni penyelarasan kebijakan serta pemerataan akses dan pelayanan pendidikan.
Terkait harmonisasi kebijakan, ia meminta agar seluruh kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dapat diselaraskan, termasuk pembagian kewenangan dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, proses pembenahan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk biro hukum, bagian hukum, DPRP, DPRK, dan MRP.
Selain itu, program pembangunan pendidikan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tingkat provinsi dan kabupaten hingga distrik dan kampung juga perlu disinkronkan.
Melalui penyelarasan tersebut, program yang telah dilaksanakan pemerintah provinsi tidak perlu kembali dikerjakan oleh pemerintah kabupaten. Sebaliknya, pemerintah kabupaten dapat memprioritaskan kebutuhan pendidikan lainnya yang belum ditangani pemerintah provinsi.
Pada aspek pemerataan akses dan pelayanan pendidikan, Gubernur meminta adanya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada seluruh jenjang, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga pendidikan khusus.
Perhatian juga harus diberikan kepada anak-anak yang belum mengenyam pendidikan maupun mereka yang mengalami putus sekolah. Untuk itu, data mengenai kondisi tersebut perlu diperbaiki agar lebih akurat dan menyeluruh.
Apolo berharap melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah provinsi bersama empat pemerintah kabupaten dapat melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan secara bertahap dan berjenjang. Dengan demikian, berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara berkelanjutan.
“Melalui forum seperti ini kita mulai tata sedikit demi sedikit, dari waktu ke waktu secara bertahap dan berjenjang. Dari pemetaan yang sudah kita lakukan, kita bisa mengambil langkah-langkah perbaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan dalam rapat koordinasi tersebut turut menyoroti capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang masih rendah.
Pembahasan juga mencakup evaluasi pelayanan pendidikan khusus melalui Sekolah Luar Biasa (SLB), penyusunan rencana kerja peningkatan SPM, serta harmonisasi dan validasi data bantuan studi dan beasiswa.
Sinkronisasi data bantuan beasiswa antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi salah satu perhatian untuk mencegah penerimaan bantuan ganda atau double funding. Dengan demikian, mahasiswa lain yang membutuhkan juga memiliki kesempatan memperoleh bantuan pendidikan.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan perwakilan SLB Animha di Kabupaten Merauke, SLB Bakti Luhur di Kudamati, serta unsur dinas pendidikan dan bagian kesejahteraan rakyat dari empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan.
Kegiatan yang dimulai pada 8 November 2026 tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 12 November 2026. (***)
