TIFFANEWS.CO.ID – Menjelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 (11 November 2022-2026) Provinsi Papua Selatan (PPS), banyak sekali warga masyarakat di Daerah Otonomi Baru (DOB) ini meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta melalui Gubernur Papua Selatan mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) PPS, Ferdinand Kainakaimu yang baru menjabat satu tahun sebagai Sekda PPS menggantikan Sekda sebelumnya, Maddaremmeng.
“Kami selaku warga masyarakat Papua Selatan merasa tidak puas dengan pelayanan Sekda Ferdinand yang menghindar jika rakyat datang menemuinya saat gubernur tidak berada di kantor,” kata salah seorang warga masyarakat, Erikson Markus Ketanop di Merauke, Selasa (10/11).
Dia mengatakan, kinerja Sekda Ferdinand harus segera dievaluasi karena sangat sering mengecewakan rakyat yang mendatangi Kantor Gubernur PPS untuk menyampaikan aspirasi saat gubernur bertugas di luar provinsi.
“Sekali lagi kami meminta gubernur agar segera mengevaluasi kinerja Sekda yang sangat jarang berada di kantor, bahkan lebih sering melakukan kunjungan ke luar daerah tanpa alasan yang jelas dan masuk akal,” kata Erikson.
Padahal kalau gubernur dan wakil gubernur sedang kunjungan keluar daerah, maka sekda harus tetap melaksanakan tugas administrasi di kantor, karena sekda adalah jabatan administratif, bukan jabatan politik.
Intinya adalah Sekda Ferdinandus harus dievaluasi. Ternyata dia sudah banyak kali mengecewakan rakyat yang membutuhkan pelayanannya.
Ferdinandus pun, lanjut Erikson diketahui menampilkan diri sebagai seorang aparatur sipil negara yang berdisiplin hanya pada satu bulan pertama menjabat Sekda PPS yakni pd Oktober 2025 tetapi memasuki November 2025, kedisiplinannya dalam menjalankan tugas sebagai Sekda sirna ditelan waktu.
“Di hadapan para pegawai dia pimpin apel kehadiran ASN dengan pidato berapi-api. Sebulan kemudian dia tidak pimpin apel lagi tetapi sibuk buat perjalanan dinas,” kata Erik yang gagal ikut seleksi CPNS lima tahun lalu di salah satu kabupaten.
Di tempat terpisah, pada Senin (9/11) salah satu warga, Joseph G. M. Samkakai (36), mengungkapkan dirinya pernah datang ke Kantor Gubernur dengan harapan dapat bertemu kepala daerah. Namun, saat itu Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo sedang menjalankan agenda di luar daerah. Lanjutnya, kemudian dirinya diarahkan untuk menemui Sekretaris Daerah Ferdinandus Kainakaimu. Persoalannya, Sekda juga disebut tidak berada di kantor ketika hendak ditemui.
“Kalau masyarakat datang ke kantor Gubernur dan Gubernur sedang tidak ada, tentu mereka berharap bisa bertemu Sekda. Tetapi kalau Sekda juga tidak ada di kantor, masyarakat mau bertemu siapa dan harus menyampaikan persoalannya kepada siapa?” demikian inti persoalan yang disampaikan Joseph.
Ia juga mengaku pernah mendengar komentar dari kenalannya yang merupakan pegawai di lingkungan Pemprov Papua Selatan mengenai kondisi pelayanan dan suasana kerja di lingkungan Sekretariat Daerah. Dalam komentar tersebut bahkan muncul istilah “amburadul” dan belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Menurutnya, kondisi seperti ini perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi.
Sementara itu, Ahmad (31), salah seorang warga saat ditemui di halaman kantor Gubernur Papua Selatan menilai masyarakat seharusnya tetap memiliki akses untuk bertemu pejabat yang berwenang ketika Gubernur sedang menjalankan tugas di luar daerah.
“Jangan sampai ketika Gubernur tidak berada di tempat, masyarakat juga kesulitan menemui pejabat lainnya. Masyarakat tentu butuh tempat untuk menyampaikan persoalan dan mendapatkan penjelasan,” ungkapnya.
Ahmad juga menyebut istilah “lagu lama” yaitu pejabat berada di tempat tapi tidak bisa ditemui dengan alasan sibuk dan lain-lain. Padahal bertemu dengan masyarakat juga bagian dari “kesibukan” yang seharusnya wajib dilaksanakan.
Tambahnya, masyarakat memang tidak selalu harus bertemu langsung dengan Gubernur. Namun, setidaknya ada pejabat yang dapat menerima, mengarahkan, dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat apalagi kalau itu menyangkut banyak orang.
Persoalan ini kemudian menempatkan peran Sekretaris Daerah Papua Selatan sebagai pejabat yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekda memiliki tanggung jawab strategis dalam mengoordinasikan perangkat daerah, menjaga kelancaran administrasi pemerintahan, serta memastikan pelayanan birokrasi tetap berjalan.
Hal ini bukan hanya berkaitan dengan aktivitas internal pemerintahan, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pelayanan ketika kepala daerah sedang menjalankan tugas di luar kantor atau luar daerah.
Menjelang empat tahun perjalanan Provinsi Papua Selatan, evaluasi pemerintahan seharusnya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, program dan kegiatan, tetapi juga menyentuh kedisiplinan aparatur, efektivitas koordinasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. (***)
