TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyiapkan 12 mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di wilayah Papua Selatan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan dari 12 mahasiswa tersebut, dua orang merupakan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat, sedangkan 10 lainnya merupakan lulusan Poltekkes Semarang.
Hal itu disampaikan Paskalis saat menjelaskan perkembangan program pendidikan mahasiswa yang dibiayai Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, 10 lulusan Poltekkes Semarang akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di empat kabupaten di Papua Selatan. Penempatan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan bidang keahlian masing-masing mahasiswa setelah dikoordinasikan bersama Dinas Kesehatan.
“Yang 10 orang ini nanti kita akan alokasikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan. Kita sudah diskusikan dengan Kepala Dinas Kesehatan bahwa mereka akan dikirim ke empat kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan sesuai dengan kebutuhan dan jurusan masing-masing,” jelas Paskalis.
Ia menerangkan, dua mahasiswa yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat merupakan bagian dari program Siswa Unggul Papua (SUP) yang sebelumnya digagas Pemerintah Provinsi Papua sebelum pemekaran daerah.
Setelah pemekaran, pembiayaan mahasiswa program tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing provinsi. Untuk dua mahasiswa tersebut, penyelesaian pembiayaannya ditanggung melalui APBD Provinsi Papua Selatan.
Sementara itu, 10 mahasiswa Poltekkes Semarang merupakan penerima pembiayaan yang bersumber langsung dari APBD Provinsi Papua Selatan.
Paskalis juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sembilan mahasiswa program SUP pelimpahan dari Pemerintah Provinsi Papua yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab Papua Selatan.
Pemerintah menargetkan seluruh mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan pada 2026, sesuai batas waktu alokasi anggaran berdasarkan Peraturan Gubernur Papua.
Apabila terdapat mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan hingga akhir 2026, pihaknya akan meminta arahan Gubernur Papua Selatan terkait kemungkinan pemberian dispensasi waktu selama satu tahun.
“Untuk mahasiswa yang tidak selesai di tahun 2026, saya akan minta petunjuk Pak Gubernur apakah kita memberikan dispensasi waktu satu tahun atau tidak. Itu nanti keputusan ada di pimpinan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Paskalis menyebutkan bahwa biaya pendidikan mahasiswa di luar negeri relatif besar dan berbeda-beda, bergantung pada universitas, biaya hidup, serta nilai tukar mata uang.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk satu mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri rata-rata mencapai Rp800 juta hingga Rp900 juta per tahun.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan memprioritaskan penyelesaian seluruh tanggungan mahasiswa program SUP sebelum kembali membuka program pengiriman mahasiswa ke luar negeri.
“Apabila seluruh mahasiswa SUP sudah selesai, baru kita program lagi yang ke luar negeri. Apabila belum selesai, kita selesaikan semua dulu baru kita program ke luar negeri kembali,” kata Paskalis.
Ia menambahkan, ke depan program pendidikan ke luar negeri tetap berpeluang dilanjutkan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah. Pemerintah juga akan mengarahkan pengembangan pendidikan pada bidang kesehatan, pendidikan, serta sains yang mendukung kebutuhan pembangunan dan Program Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. (JW)
