TIFFANEWS.CO.ID – Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XVII menggelar kegiatan Sosialisasi dan Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Provinsi Papua Selatan, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang bertujuan memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan lintas sektor tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan, Jujuk Rianto, S.Sos., M.AP.
Sosialisasi ini menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah Papua Selatan yang memiliki kawasan hutan dan lahan cukup luas.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP menyampaikan materi mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana Karhutla.
Pemaparan tersebut menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat, mengurangi risiko bencana, menyediakan sarana dan prasarana pendukung, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga memaparkan sejumlah langkah penanganan Karhutla dan kekeringan melalui kolaborasi bersama BNPB, BMKG, TNI, Polri, BPBD, pemerintah kabupaten, serta instansi teknis lainnya.
Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain penetapan status tanggap darurat Karhutla, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 22–28 Oktober 2026 bersama BNPB, BMKG dan TNI AU, serta penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan melalui kerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Materi selanjutnya disampaikan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Maluku dan Papua melalui Seksi Wilayah II, yang membahas peraturan perundang-undangan, penegakan sanksi, serta strategi penanggulangan Karhutla berbasis pencegahan dini.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa pengendalian Karhutla harus mengutamakan langkah preventif melalui pemantauan titik panas (hotspot), verifikasi lapangan (ground check), patroli terpadu, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran.
Strategi pencegahan tersebut mencakup empat langkah utama, yakni deteksi dini melalui pemantauan satelit dan analisis cuaca BMKG, patroli terpadu bersama Manggala Agni, TNI, Polri dan masyarakat, pembangunan infrastruktur pembasahan pada wilayah rawan kebakaran, serta edukasi mengenai pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).
Selain itu, pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA) juga menjadi perhatian penting untuk mendukung deteksi dini dan pelaporan potensi kebakaran hingga tingkat kampung.
Sebagai penyelenggara, BPHL Wilayah XVII berperan memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah, instansi teknis, pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta para pemangku kepentingan lainnya.
Melalui kegiatan ini, BPHL Wilayah XVII juga mendorong peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan pemegang PBPH dalam melakukan pencegahan Karhutla di wilayah kerjanya. Hal tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, pelaksanaan patroli, pemantauan kondisi lapangan, hingga pelaporan apabila ditemukan indikasi kebakaran.
Peran tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan hutan lestari melalui pembinaan, pemantauan, dan koordinasi dengan pemegang PBPH agar aktivitas pemanfaatan hutan tetap memperhatikan aspek perlindungan dan kelestarian lingkungan.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan terbangun komitmen dan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, aparat keamanan, instansi teknis, pemegang PBPH, dunia usaha, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi Karhutla di Provinsi Papua Selatan.
Upaya pencegahan dinilai menjadi kunci utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dengan memperkuat koordinasi, deteksi dini, patroli terpadu, kesiapsiagaan, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan, pengendalian Karhutla diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan demi menjaga kelestarian hutan dan lingkungan di Papua Selatan.




