TIFFANEWS.CO.ID – Sejumlah koperasi plasma yang bermitra dengan PT Bio Inti Agrindo (BIA) di Papua Selatan mempersoalkan dugaan selisih harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diperkirakan mencapai Rp69 miliar.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR Provinsi Papua Selatan, Dinas Pertanian Provinsi Papua Selatan, perwakilan asosiasi, serta koperasi plasma, Kamis (19/11/2026).
Manajer Koperasi Plasma Mandop Sejahtera, Dedy Purba, meminta pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan selisih harga tersebut. Ia menilai, upaya komunikasi dengan perusahaan selama ini belum menghasilkan solusi yang jelas.
Menurutnya, koperasi mengusulkan agar pemerintah menetapkan penyesuaian selisih harga sebesar Rp500 per kilogram melalui surat edaran, sehingga penyelesaian tidak terus berlarut dalam pembahasan tanpa keputusan.
“Kami berharap hari ini ada kesimpulan dan solusi. Kalau memang selisih harga Rp500, kami sepakat. Yang kami minta adalah bagaimana tindak lanjutnya dibuat hitam di atas putih dan ada kepastian,” ujar Dedy.
Ia juga meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut, mengingat para petani plasma dan koperasi membutuhkan kepastian atas hak mereka.
Dedy menegaskan, koperasi tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat mengambil peran dalam memastikan penyelesaian yang adil bagi koperasi maupun perusahaan.
“Kami tidak ingin ada gejolak berkepanjangan. Kami datang untuk mencari solusi terbaik, win-win solution, bukan untuk saling menyalahkan,” katanya.
Persoalan penetapan harga TBS pekebun mitra sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra. Regulasi tersebut mengatur mekanisme penetapan harga TBS, termasuk peran pemerintah provinsi dalam menetapkan harga berdasarkan perhitungan dan komponen yang telah ditentukan.
Dalam ketentuan tersebut, penetapan harga melibatkan tim yang terdiri dari unsur pemerintah, perusahaan atau asosiasi pengusaha sawit, serta kelembagaan pekebun. Tim juga memiliki tugas melakukan pembahasan dan perhitungan harga TBS secara berkala untuk selanjutnya diusulkan kepada kepala dinas provinsi.
Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran dalam memastikan mekanisme penetapan harga berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjadi bagian dari upaya penyelesaian apabila terdapat persoalan terkait harga pembelian TBS pekebun mitra.
Sementara itu, Paino, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan revisi terhadap surat keputusan (SK) penetapan harga yang telah dikeluarkan pada Agustus lalu.

Ia mengatakan, revisi SK tersebut saat ini sedang dipersiapkan dan akan diajukan kepada Gubernur Papua Selatan untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan.
“Ini tahapan terakhir. Kami akan merevisi SK yang kami keluarkan di bulan Agustus. Revisi itu nanti menunggu tanda tangan Pak Gubernur, kemudian kami serahkan kepada masing-masing perusahaan untuk meninjau kembali atau menyesuaikan selisih harga,” ujar Paino.
Paino menyebut, surat kepada perusahaan ditargetkan dapat diterbitkan dalam waktu satu minggu setelah pertemuan tersebut. Selanjutnya, perusahaan diharapkan menghubungi koperasi untuk melakukan pembahasan bersama terkait mekanisme pembayaran kekurangan harga TBS.
Ia juga menyampaikan kemungkinan sebagian dari total selisih tersebut dapat dibayarkan pada Desember mendatang. Namun, besaran pembayaran masih bergantung pada mekanisme yang disepakati bersama antara koperasi dan perusahaan.
“Kalau memungkinkan, mungkin seperempat dari total bisa dibayarkan di bulan Desember. Tetapi itu tergantung bagaimana mekanisme pembayarannya,” ungkapnya.
Setelah revisi SK ditetapkan dan surat disampaikan kepada perusahaan, koperasi atau pihak plasma bersama perusahaan akan melakukan perhitungan untuk memastikan besaran kekurangan atau selisih harga yang harus diselesaikan.
“Teknisnya nanti dari pihak koperasi atau plasma langsung menghitung kekurangan atau selisih dengan pihak perusahaan,” jelasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan harga TBS plasma, sekaligus memberikan kepastian bagi koperasi dan petani sawit di Papua Selatan. (Djo)




