TIFFANEWS.CO.ID – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Papua Barat melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional di Wilayah Papua Barat Tahun 2026, Kamis (19/11/2026), bertempat di Hotel Aston Manokwari.
Kegiatan tersebut bertujuan menghimpun data dan mengevaluasi implementasi instrumen HAM internasional di tingkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan nasional, termasuk persiapan pelaporan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Papua Barat, Fatrixs C. Manufandu, yang turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri HAM Martinus Gabriel Goa dan Kepala Kanwil HAM Banten, Dr. Menase Kadepa.
Dalam sambutannya, Fatrixs menyampaikan apresiasi kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Manokwari serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memenuhi undangan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu, pemantauan dan evaluasi dinilai penting untuk memastikan komitmen pemerintah terhadap HAM benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
“Kita perlu memastikan bahwa komitmen yang tertuang di atas kertas benar-benar hadir dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.
Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Kepala Kanwil KemenHAM Papua Barat bersama Tenaga Ahli Menteri HAM, Kepala Kanwil KemenHAM Banten, serta Kepala Bagian Hukum Kabupaten Manokwari.
Dalam pembahasan, sejumlah isu HAM menjadi perhatian, terutama pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob), yang meliputi hak atas pekerjaan layak, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal layak, jaminan sosial, perlindungan budaya serta hak masyarakat adat.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari dalam paparannya menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki sejumlah regulasi yang mendukung perlindungan perempuan dan anak.
Di antaranya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Regulasi tersebut juga menjadi salah satu landasan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Namun, Kabupaten Manokwari disebut belum memiliki Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah khusus mengenai pencegahan perkawinan usia anak.
Pembahasan turut mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk ketentuan mengenai pemaksaan perkawinan.
Selain itu, isu kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian, khususnya penanganan kekerasan berbasis gender serta upaya penghapusan praktik mutilasi genital perempuan atau sunat perempuan, sebagaimana tercantum dalam rekomendasi UPR.
Pada sektor perlindungan anak, pembahasan mencakup pencegahan perkawinan anak, larangan hukuman fisik terhadap anak, penghapusan pekerja anak, perlindungan anak serta upaya menurunkan angka kematian balita.
Sementara pada sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Isu lainnya yang dibahas meliputi pelestarian warisan budaya serta HAM dan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan air limbah domestik yang telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan prinsip-prinsip HAM internasional dapat semakin terintegrasi dalam kebijakan dan regulasi pemerintah daerah, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan kebudayaan.
Pemerintah Kabupaten Manokwari juga diharapkan dapat menyusun indikator pemenuhan hak dasar masyarakat sebagai tolok ukur kinerja daerah, serta bersama Kanwil KemenHAM Papua Barat secara rutin memetakan permasalahan HAM di wilayah untuk menjadi bahan penyusunan laporan nasional.
Kegiatan ini diikuti sekitar 40 peserta yang berasal dari Kanwil KemenHAM Papua Barat, Bagian Hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
(Djo)




