TIFFANEWS.CO.ID- Gubernur Provinsi Papua Selatan (PPS), Dr.Ir.Apolo Safanpo,ST., MT menyerahkan bantuan sosial (Bansos) kepada 47.176 Keluarga Miskin (KM) yang tersebar di empat kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Asmat, Bovendigoel dan Kabupaten Mappi.
Penyerahan Bansos secara simbolis oleh Gubernur Apolo Safanpo kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu berlangsung di Merauke, ibukota Provinsi PPS, Jumat (25/11) sebagai pelaksanaan program Nasional Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Keluarga Miskin guna menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Pada hari ini, kita menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan oleh karena itu, atas nama Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan seluruh rakyat di wilayah ini, kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial,” kata Gubernur Apolo.
Gubernur berharap, kiranya bantuan seperti ini terus dilanjutkan dan jumlahnya ditingkatkan pada waktu yang akan datang dan kita harapkan agar bantuan kali ini dapat memberikan manfaat yang maksimal sekaligus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh bapak – Ibu yang mendapatkan kesempatan untuk menerima bantuan sosial ini.
Lebih lanjut Gubernur Apolo menjelaskan bahwa kita punya kurang lebih lima ratus ribu penduduk di Provinsi Papua Selatan tetapi tidak semuanya memperoleh bantuan sosial, hanya bapak dan ibu yang Tuhan pilih untuk mendapatkan bantuan ini.
“Oleh karena itu, manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya, semoga bantuan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada kita sekalian,” kata Gubernur Apolo Safanpo.
Sebelum menyerahkan bantuan, lanjut Gubernur, terdapat tiga pesan dari Ibu Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang perlu saya sampaikan, yang pertama adalah kepada Kepala Kantor Pos, kami ucapkan terima kasih karena beberapa bantuan yang disalurkan lewat bank sudah dikembalikan untuk dilayani oleh Kantor Pos, itu artinya bahwa Ibu Menteri sangat percaya kepada Bapak Kepala Kantor Pos dan jajarannya. Mohon supaya kerjanya dimaksimalkan.
Pesan kedua adalah, Ibu Menteri meminta supaya setiap penyerahan bantuan sosial ini dibuatkan berita acaranya.
“Berita acara serah terima itu diberikan kepada kami tembusannya sebagai arsip Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dan pesan yang ketiga, Ibu Menteri meminta kiranya di sini ada pendamping sosial dari Kementerian Sosial agar para pendamping sosial itu dilibatkan dalam setiap tahap penyaluran,” kata Gubernur Apolo.
Data Harus Akurat
Sehubungan dengan keluhan masyarakat terkait keakuratan data keluarga penerima manfaat (KPM) Bansos dimana masih ada warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan seperti ini, Gubernur Apolo menjelaskan bahwa data mengenai siapa yang berhak menerima bantuan haruslah data yang valid dan benar dari RT.
“Karena Pak RT yang tahu siapa warga di dalam lingkungan RT-nya yang tidak mampu dan karenannya layak menerima bantuan pemerintah. Oleh karena itu kalau setiap RT memberikan data yang benar, valid, dan akurat maka ketika data itu masuk ke kelurahan, terkumpul di kelurahan atau desa maka data itu akan tetap benar dan valid,” kata Gubernur.
Demikian juga, ketika data dari RT dan desa atau kelurahan itu dibawa ke tingkat kecamatan sampai ke kabupaten maka kita pun akan menerima data itu sebagai data yang benar lantaran RT-nya mengisi dengan benar.
“Jadi, bapak-ibu di Dinas Sosial dan Kantor Pos ini tidak akan langsung mengisi data penerima Bansos ini sebelum data itu dikirim kepada kepala desa atau kepala kelurahan untuk diverifikasi oleh kepala kampung. Apabila data calon penerima Bansos sudah benar di tingkat kampung, barulah dapat dikirim ke tingkatan selanjutnya yaitu kelurahan, kecamatan dan kabupaten,” kata Gubernur Apolo.
Sedangkan mengenai jumlah penerima manfaat Bansos ini, patut diketahui bahwa ada sebagian warga kita yang tidak mampu yang belum memperoleh bantuan.
Memang jumlah bantuan yang disediakan pemerintah masih terbatas, tetapi akan kita tingkatkan dan kita tambah jumlahnya.
Nantinya, akan ada tiga tingkatan Bansos, pertama dari Kementerian Sosial, kemudian yang kedua dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga akan menyediakan bantuan melalui APBD Provinsi, dan yang ketiga kita akan meminta para Bupati untuk menyediakan bantuan lewat Dinas Sosial.
Untuk itu, Bapak Ibu warga yang sudah menerima bantuan sosial yang disediakan oleh kementerian jangan lagi double menerima yang disediakan oleh pemerintah provinsi supaya bapak ibu lain yang belum dapat bantuan bisa peroleh kesempatan menerima bantuan sosial juga.
“Demikian juga dengan bantuan yang disediakan oleh kabupaten, kalau Bapak Ibu sudah dapat bantuan dari Provinsi atau Pusat maka bantuan yang disediakan di kabupaten itu diberikan kepada mereka yang belum beroleh kesempatan,” kata Gubernur Apolo.
Informasi yang dihimpun Tiffanews.co.id dari berbagai sumber menyatakan bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilancarkan Kementerian Sosial, maka Keluarga Miskin (KM) didorong untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan juga pendampingan.
Misi PKH adalah menurunkan tingkat kemiskinan, mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bertambah. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (sam/boby/ade)
