TIFFANEWS.CO.ID, – Pemerintah Provinsi Papua Selatan (PPS) dan Kabupaten se-Provinsi Papua Selatan mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik hari ini, Kamis (22/6) di Auditorium Hotel Megaria di Merauke, Ibukota Papua Selatan.
Acara yang dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan ini diadakan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah di wilayah Papua Selatan.
Para peserta dari berbagai kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang hadir untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang penyusunan LKJIP serta strategi kebijakan reformasi birokrasi yang diterapkan.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menyampaikan pentingnya penyusunan LKJIP yang akurat dan transparan sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
Apolo juga menekankan perlunya reformasi birokrasi yang berkelanjutan agar pemerintahan di daerah dapat bekerja secara efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Acara ini melibatkan para ahli dan praktisi bidang penyusunan laporan kinerja serta kebijakan reformasi birokrasi.
Para ahli dan praktisi ini memberikan panduan praktis dan berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan metode terbaik dalam merancang LKJIP yang relevan dengan tujuan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Peserta akan mendapatkan pemahaman tentang pentingnya inovasi dan penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Dengan menggunakan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien, diharapkan birokrasi di Papua Selatan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif kepada masyarakat.
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para peserta.
Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari acara ini, diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah di wilayah Papua Selatan, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan. (Ron)
