TIFFANEWS.CO.ID – Sehubungan dengan akan digelar pertemuan khusus Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan (PPS) Dr.Ir.Apolo Safanpo,ST.,MT dengan Menteri Ketenagakerjaaan, Dr.Hj.Ida Fauziyah,M.Si di Jakarta pada Selasa (4/7), Wakil Ketua Komisi IX/DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, ketika banyak orang berlomba-lomba mendirikan perguruan tinggi (Universitas) baru di Tanah Papua, Gubernur PPS, Apolo Safanpo justru melakukan terobosan sangat jitu dan strategis bagi kaum muda putra-putri asli Papua Selatan melalui upaya mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Di Tanah Papua, lanjut Melki, banyak sekali universitas bertebaran dimana-mana dan sampai hari ini pun masih ada juga orang yang gigih berjuang mendirikan universitas-universitas baru dengan berbagai alasan, namun pada saat yang sama hampir tidak ada orang yang memikirkan nasib kelompok orang muda yang samasekali tidak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan formal, yang putus sekolah atau yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Ternyata, Gubernur Apolo sangat jeli melihat fenomena nasib dan masa depan tiga kelompok kaum muda di Selatan Tanah Papua yakni kelompok yang tidak bersekolah, kelompok putus sekolah dan kelompok yang tidak melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Pada hari ini Gubernur Apolo mengambil jalan yang sangat jitu, strategis dan prospektif untuk memecahkan persoalan keterbatasan lapangan pekerjaan bagi tiga kelompok kaum muda ini,” katanya.
Rencana mendirikan BLK di PPS dengan menemui Menaker Ibu Ida Fauziyah di Jakarta pekan depan, kata Melki merupakan langkah terbaik dalam memecahkan persoalan pengangguran, sekaligus sebagai realisasi dari pelaksanaan komitmen dan amanah UU Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua yakni: keberpihakan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi OAP khususnya kaum muda OAP di Selatan Tanah Papua.
Menurut Melki, Komisi IX/DPR RI yang membidangi Kesehatan dan Ketenagkerjaan memberikan dukungan penuh atas prakarsa dan langkah-langkah bijak dan prosepektif yang ditempuh Gubernur Apolo Safanpo bagi pengembangan diri orang muda asli PPS khusus bagi mereka yang tidak bersekolah, putus sekolah dan mereka yang tidak melanjutkan kuliah di perguruan tinggi.
Melalui Balai Latihan Kerja (BLK), orang muda PPS dilatih dan ditempa untuk menjadi pemuda yang terampil bekerja di dunia usaha.
Pekerjaan praktis di bidang pertukangan, pertanian, peternakan, perikanan, perhotelan, rumah makan dan sebagainya dilatih dan diasah di BLK. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini sangat dibutuhkan zaman ini di Selatan Tanah Papua ketika wilayah ini sedang gencar-gencarnya dibangun sebagai sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan.
“Kita semua tentu tidak menginginkan tiga kelompok orang muda ini tertinggal dan terhempas keluar dari gerbong kereta pembangunan yang berjalan begitu cepatnya,” kata Melki mengingatkan.
Sementara itu, pengamat, peneliti dan praktisi Pendidikan Tanah Papua, Dr. Ir. Agus Sumule dari Universitas Papua di Manokwari, melalui hasil penelitiannya terkait indikator strategis pembangunan PPS, antara lain menjelaskan bahwa tujuan DOB PPS adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun realitas hari ini menyatakan bahwa jumlah penduduk usia sekolah di PPS yang tidak bersekolah tercatat sebanyak 92.988 orang yang terdiri atas: SD 38.513, SMP 34.316, SMA/SMK 20.160 dengan rincian Kabupaten Merauke: SD 11.545, SMP 14.384, SMA/SMK 10.323 orang.
Kabupaten Boven Digoel: SD 2.592, SMP 3.280, SMA/SMK 2.148 orang. Kabupaten Mappi : SD 13.758, SMP9.609, SMA/SMK 3.416 orang dan Kabupaten Asmat: SD 10.618, SMP 7.043, SMA/SMK 4.273 orang.
Agus Sumule mengatakan, menarik bahwa walaupun PPS hanya memiliki empat kabupaten, tetapi jumlah penduduk usia sekolah di provinsi ini tidak berbeda jauh dari provinsi-provinsi lain yang memiliki jumlah kabupaten yang jauh lebih banyak.
Jumlah penduduk usia sekolah (PUS) yang tidak bersekolah di Provinsi Papua (9 kabupaten/kota) adalah 100.391 orang; Provinsi Papua Tengah (8 kabupaten) 95.380 orang; dan Provinsi Papua Pegunungan (8 kabupaten) 95.022 orang.
Rata-rata lama pendidikan (RLS) penduduk dewasa usia 25 tahun ke atas di PPS menurut Agus Sumule, cukup rendah yaitu 7,28 (thn) dengan rincian: Kabupaten Merauke RLS 8,73 thn, Boven Digoel RLS 8,79 thn, Kabupetan Mappi RLS 6,51 thn dan Kabupaten Asmat RLS 5,08 thn. Angka 7,28 berarti bahwa mereka hanya rata-rata sampai kelas 1 atau 2 SMP.
“Dengan lama pendidikan seperti ini, mereka tidak memiliki ijazah minimum untuk bekerja di industri atau bidang-bidang lain ketika lapangan kerja terbuka. Hampir dapat dipastikan penduduk di PPS, apalagi yang OAP, akan kalah dalam persaingan mencari pekerjaan, kecuali RLS diperbaiki dengan sungguh-sungguh,” tulis Agus Sumule.(Ron)
