TIFFANEWS.CO.ID- Provinsi Papua Selatan (PPS) sebagai salah satu dari empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang diresmikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas nama Presiden Joko Widodo pada 11 November 2022 kini mendapat perhatian khusus dari Menteri Ketenagakerjaan, Dr.Hj.Ida Fauziyah,M.Si.
Perhatian khusus tersebut diwujudkan antara lain, Pertama, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk kaum muda pencari kerja putra-putri asli Papua Selatan; Kedua, program pelatihan sector informal di berbagai BLK yang tersebar di seluruh Tanah Air; Ketiga, program magang putra-putri asli PPS di Luar Negeri khususnya Jepang dan Keempat, kegiatan Job Fair (pameran ketenagakerjaan atau bursa kerja) yang akan digelar di Merauke, ibukota PPS.
Empat bidang perhatian Menaker itu tercetus pada kesempatan pertemuan khusus Gubernur PPS, Dr.Ir.Apolo Safanpo,ST.,MT dengan Menteri Ketenagakerjaan Dr.Hj.Ida Fauziyah,M.Si yang berlangsung di ruang kerja Manaker, Jakarta, Selasa (4/7).
Ikut mendampingi Gubernur PPS pada pertemuan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lambertus Fatruan,ST sedangkan Menaker didampingi Dirjen Binalavotas, Budi Hartawan dan Staf Khusus Manaker, Risharyudi Triwibowo.
Terkait program pembukaan BLK di PPS, Menaker meminta agar pemerintah PPS menyediakan lahan sekitar 10 Ha untuk pembangunan BLK yang representative. Menurut rencana, pada pekan depan, Tim khusus Kemenaker dipimpin Dirjen Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Budi Hartawan melakukan peninjauan ke PPS untuk mempercepat penyusunan program pembangunan BLK tersebut.
Bidang-bidang yang akan menjadi focus pelatihan adalah pertanian, peternakan, dan perikanan.
Pembangunan BLK sedapat mungkin berbasis komunitas seperti yang telah dilakukan di berbagai pesantren di Pulau Jawa. Untuk wilayah PPS, tentu dibangun BLK berbasis komunitas dimana pihak Gereja berperan aktif di dalamnya.
“Kami memberikan perhatian khusus dan serius bagi pembinaan ketrampilan kerja kaum muda putra-putri asli PPS dalam rangka peningkatan kompetensi mereka. Apalagi, wilayah PPS berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea yang harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Menaker Ida Fauziyah.
Sedangkan untuk program pengiriman putra-putri asli PPS untuk mengikuti pelatihan sektor informal di berbagai BLK yang tersebar di seluruh Tanah Air, Menaker meminta jajarannya untuk mulai mempersiapkan program tersebut.
Untuk program magang di Luar Negeri khususnya di Jepang, Manaker meminta jajarannya melakukan sosialisasi dan persiapan pelatihan Bahasa Jepang selama sekitar empat sampai lima bulan sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa dunia usaha bertumbuh begitu pesatnya sementara tenaga kerja orang asli Papua sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Bagaimanapun juga orang muda asli Papua butuh diikutsertakan dalam seluruh proses pembangunan di wilayahnya sendiri,” kata Menteri Ida Fauziyah.
Terkait rencana digelar Job fair, Menaker berharap kegiatan ini dapat terlaksana sebelum Desember 2023.
Sementara itu, kepada Menaker, Gubernur PPS Apolo Safanpo menjelaskan tentang keterlambatan Pemerintah dan masyarakat Papua dalam membangun tanah kelahiran mereka lantaran Papua terlambat bergabung dengan NKRI.
“Jika saudara-sudara dari wilayah lain di Indonesia sudah mulai membangun sejak tahun 1945 pasca Proklamasi Kemerekaan RI 17 Agustus 1945 maka Papua baru mulai membangun sejak sekitar tahun 1970-an pasca pelaksanaan Pepera tahun 1969,” kata Gubernur Apolo.
Gubernur Apolo pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian Menaker bagi masyarakat dan wilayah yang dipimpinnya.
Pertemuan khusus itu diakhiri dengan foto bersama (Ron)
