TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mendapatkan target Investasi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan nilai investasi sebesar Rp 1,87 Triliun pada rentang waktu hingga Januari 2025.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Selatan, Petrus Assem di Swissbell Hotel, Merauke pada Selasa (30/4/2024).
“Pemerintah pusat telah memberikan target untuk kita di Papua Selatan sampai 10 Januari 2025 yakni Rp 1,87 Triliun. Dari target itu, kami sudah membagi nilai investasi kepada 4 kabupaten, masing-masing Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel,” kata Petrus Assem dalam laporannya pada Dialog Investasi Gubernur Papua Selatan Bersama Investor.
Petrus Assem mengungkapkan, rencana investasi secara nasional ditargetkan akan tumbuh senilai Rp 1.650 Triliun, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,25 persen di tahun 2024.
“Dari empat kabupaten cakupan Papua Selatan, investasi terbesar ada di Kabupaten Merauke, disusul Boven Digoel kemudian diikuti Mappi, dan Asmat,” tambahnya.
Petrus merincikan perkembangan investasi di Papua Selatan hingga April 2024, jumlah perusahaan penamanan modal adalah 278, dengan rincian penanaman modal asing 50 perusahaan dengan nilai investasi Rp 5,31 Triliun. Sedangkan perusahaan penanaman modal dalam negeri 228 dengan nilai investasi Rp 3,64 Triliun.
Sambungnya, penyerapan tenaga kerja di Papua Selatan, warga negara asing 61 orang dan tenaga kerja Indonesia termasuk orang asli Papua 16.673 orang.
Perihal perijinan di Papua Selatan, lanjutnya, pemerintah provinsi telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Selatan nomor 11 tahun 2023.
Pergub ini memuat 11 sektor yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan 1.105 ijin yang merupakan kewenangan Gubernur. Kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dinas PMPTSP untuk memfasilitasi perijinan kepada investor.
Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Selatan, Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT., menekankan pentingnya membangun iklim investasi yang kondusif di Provinsi Papua Selatan untuk memacu geliat pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk membangun negara atau daerah, pemerintah dan masyarakat membutuhkan investasi. Tidak ada pembangunan tanpa investasi. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif dan rasa aman serta kepastian hukum bagi investor menanamkan modal,” kata Apolo Safanpo.
Tambah Apolo, investasi yang baik dapat mendorong aktivitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi negara maupun daerah dapat berjalan baik.
“Selain pertumbuhan ekonomi investasi juga bermanfaat bagi penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak penyerapan tenaga kerja membantu kita untuk peningkatan kesejahteraan,” tambahnya.
Kehadiran investasi, lanjut Apolo, dapat membantu negara dan pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan. Mengingat negara sendiri belum mampu menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Oleh karenanya kehadiran sektor swasta (perusahaan) berkontribusi memberikan kesejahteraan masyarakat.
“Adanya investasi juga dapat membantu peningkatan retribusi atau pajak daerah yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk pembangunan dan pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Apolo Safanpo. (Ron)
