TIFFANEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan (DPRPS) secara resmi menyerahkan Rekomendasi Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait seleksi DPRPS Jalur Afirmasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (10/2/2025). Selain menyerahkan berkas pengusulan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, DPRPS juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang menilai bahwa proses seleksi DPRPS jalur afirmasi masih belum optimal.
Ketua DPR Papua Selatan, Heribertus Silubun, menyatakan bahwa rekomendasi tersebut mencerminkan keluhan masyarakat adat dan lembaga adat terhadap kinerja Panitia Seleksi (Pansel) DPRPS Jalur Afirmasi. Menurutnya, banyak pihak merasa bahwa proses seleksi tidak berjalan dengan baik serta belum mencerminkan keseimbangan keterwakilan dari empat kabupaten di Papua Selatan.
“Masyarakat menyampaikan kritik terhadap kinerja panitia seleksi yang dinilai kurang cakap. Mereka berharap rekomendasi ini bisa menjadi bahan evaluasi agar seleksi anggota DPRPS Jalur Afirmasi ke depan dapat lebih baik dan transparan,” ujar Heribertus.
Penyerahan rekomendasi ini dilakukan langsung oleh Ketua DPR Papua Selatan, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Pihak Kemendagri yang menerima dokumen tersebut adalah Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si., selaku Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, serta Maurits Valentino Wylla Hege, S.STP., yang menjabat sebagai Kasubdit Otonomi Khusus Wilayah 2.
Setelah diterima oleh Kemendagri, dokumen pengusulan dan rekomendasi tersebut juga diserahkan kepada Pj. Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi, melalui Pj. Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng.
DPR Papua Selatan berharap bahwa dengan hasil RDP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan seleksi anggota DPRPS Afirmasi di masa mendatang, sehingga aspirasi masyarakat dapat lebih diperhatikan dan diakomodasi. (Ron)
