TIFFANEWS.CO.ID – Persoalan transparansi pengelolaan dana kampung dan keterbatasan tenaga pendidik kembali menjadi keluhan masyarakat di wilayah perkampungan. Kondisi tersebut terungkap dalam agenda penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan melalui Kelompok Kerja (Pokja) Agama di Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat tidak hanya menyampaikan kebutuhan pembangunan fisik, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana program dan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah pengelolaan dana kampung di Kampung Bupul. Petrus Mekiuw, warga setempat, mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran yang menurutnya selama ini tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Ia mengungkapkan, setiap pencairan dana kampung tidak pernah disertai rapat maupun sosialisasi kepada warga. Bahkan, masyarakat tidak mengetahui secara jelas program apa yang dibiayai dan bagaimana penggunaan anggaran tersebut.
Menurut Petrus, pengelolaan dana kampung selama ini hanya diketahui kepala kampung bersama sejumlah aparat, tanpa melibatkan masyarakat dalam pembahasan maupun penyampaian informasi.
“Kami sakit hati karena dana itu dicairkan dan diturunkan ke Kampung Bupul, tetapi kami tidak merasakan apa pun,” ungkapnya.
Keluhan tersebut memperlihatkan pentingnya keterbukaan pemerintah kampung dalam mengelola anggaran publik. Sebab, dana yang dialokasikan untuk pembangunan kampung semestinya dapat diketahui penggunaannya oleh masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Petrus berharap MRP dapat meneruskan persoalan tersebut kepada pemerintah agar dilakukan penelusuran dan evaluasi terhadap pengelolaan dana kampung di wilayahnya.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan tenaga pendidik di SD YPPK Santo Petrus Bupul. Dorlin Wonijai, guru honorer di sekolah tersebut, mengungkapkan bahwa dari total 10 tenaga pendidik, sekolah masih kekurangan guru agama dan Bahasa Inggris.
Kondisi ini membuat sejumlah guru harus merangkap tugas untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Pelajaran agama, misalnya, terpaksa diberikan oleh wali kelas karena tidak tersedia guru khusus.
Sementara itu, pembelajaran Bahasa Inggris selama ini terbantu oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) dari lingkungan Imigrasi yang mengajar setiap hari Jumat.
Dorlin menilai kekurangan tersebut perlu segera mendapat perhatian. Pasalnya, Bahasa Inggris sudah menjadi bagian dari pembelajaran di tingkat sekolah dasar sehingga siswa membutuhkan tenaga pengajar yang memadai sejak dini.
Ia khawatir keterbatasan tenaga pengajar akan memengaruhi kesiapan siswa ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.
Selain persoalan tenaga pendidik, Dorlin juga menyampaikan bahwa pembayaran honor guru yang sebelumnya berjalan lancar mengalami kendala dalam beberapa bulan terakhir setelah kepala sekolah meninggal dunia.
Persoalan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan layanan pendidikan di wilayah kampung tidak cukup hanya ditopang oleh keberadaan gedung sekolah, tetapi juga membutuhkan kepastian ketersediaan guru dan mekanisme administrasi yang berjalan baik.
Aspirasi berikutnya datang dari Natalia Karkujai, warga Kampung Tanas. Ia menyampaikan belum adanya penyelesaian pembayaran tanah untuk SD YPK Tanas dan TK Fajar Tanas.
Persoalan tersebut bahkan sempat memicu pemalangan oleh pemilik hak ulayat atau tuan dusun. Hingga penjaringan aspirasi berlangsung, menurut Natalia, belum ada penyelesaian pembayaran dari dinas terkait.
Di luar persoalan pendidikan, warga juga meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi menara lonceng Gereja GPI Papua Baitil Tanas yang telah lapuk dan membutuhkan pembangunan kembali. Mereka turut mengusulkan pembangunan pagar gereja.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Anggota MRP Papua Selatan Pokja Agama, Pdt. Ferdinand F. Deki Salima, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan pembayaran tanah sekolah YPK Tanas setelah menerima dan memeriksa surat terkait.
Ia menyarankan agar penyelesaian pembayaran tanah mengacu pada ketentuan dan standar pemerintah sehingga terdapat dasar yang jelas dalam proses penyelesaiannya.
Sementara itu, Ketua Pokja Agama MRP Papua Selatan, Anna Mahuze, mengatakan seluruh aspirasi masyarakat akan dihimpun dan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas terkait sesuai bidang kewenangannya.
Menurut Anna, MRP akan mengundang sejumlah instansi, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Pekerjaan Umum, serta pihak yayasan pendidikan dan unsur gereja.
Khusus persoalan dana kampung, koordinasi akan dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Sementara persoalan tenaga pendidik dan kebutuhan sekolah akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan.
Anna menegaskan, penyampaian aspirasi harus disertai dokumen tertulis agar setiap persoalan memiliki dasar yang dapat ditindaklanjuti. Karena itu, ia meminta masyarakat menyiapkan permohonan singkat sekitar satu hingga dua halaman yang ditujukan kepada MRP.
“MRP tidak bisa hanya mendengar seperti ini saja. Kami harus punya pegangan,” jelas Anna.
Ia mengatakan, setelah seluruh aspirasi dihimpun dan dibahas dalam pleno, MRP akan menyampaikan kebutuhan masyarakat tersebut kepada instansi terkait, baik di tingkat Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan.
Penjaringan aspirasi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung. Namun, persoalan berikutnya adalah memastikan setiap keluhan tidak berhenti sebagai catatan pertemuan.
Transparansi penggunaan anggaran kampung, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, serta penyelesaian persoalan tanah sekolah membutuhkan tindak lanjut dari instansi yang memiliki kewenangan. Masyarakat kini menunggu agar koordinasi yang dijanjikan MRP dapat berujung pada penyelesaian nyata. (Djo)
