TIFFANEWS.CO.ID – Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) mengadakan diskusi terkait hasil pemantauan Pilkada 2024 di Merauke, Papua Selatan pada Selasa (17/2/2025). Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta organisasi kepemudaan (OKP).
Diskusi tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Papua Selatan, Marman, S.Sos., M.Si, Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke, Agustinus Mahuze, serta Komisioner KPU Divisi Hukum, Jufri Toatubun. Dalam kesempatan itu, pemetaan masalah pemilu dilakukan secara menyeluruh dengan fokus pada dua kabupaten di Papua Selatan, yakni Asmat dan Boven Digoel, yang dinilai memerlukan perhatian serius dalam persiapan Pilkada mendatang.
Latifah Anum Siregar, Direktur AIDP, mengungkapkan salah satu rekomendasi utama yang diusulkan oleh AIDP, yaitu penghapusan formulir C-6 atau surat pemberitahuan memilih. Menurut AIDP, formulir C-6 sering disalahgunakan dan lebih berfungsi sebagai alat transaksi politik daripada sebagai alat validasi pemilih. Distribusi C-6 di beberapa daerah tercatat kurang dari 60 persen, meskipun petugas pemilu sudah memiliki informasi mengenai alamat pemilih yang terdaftar.
“Untuk meningkatkan kualitas proses pemilihan, penting untuk mengandalkan KTP sebagai syarat memilih. Kami juga mengusulkan adanya peningkatan bimbingan teknis bagi petugas pemilu, mengingat banyak dari mereka kesulitan mengisi formulir C-Plano yang bisa memakan waktu berjam-jam,” jelas Latifah.
Diskusi ini juga membahas pelaksanaan mekanisme adat dalam pemilihan, termasuk sistem noken yang digunakan di Papua Pegunungan. AIDP mencatat istilah ‘Omen’ yang diterapkan di Kabupaten Asmat, yang juga memerlukan prosedur yang jelas untuk menghindari potensi kontroversi di masa mendatang. Latifah menekankan pentingnya melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam merumuskan prosedur untuk mekanisme ini.
“Kita perlu memastikan bahwa penerapan nilai-nilai adat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga konflik atau masalah tidak terjadi di kemudian hari,” tambahnya.
AIDP berharap agar rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi ini dapat diperhatikan guna memperbaiki kualitas demokrasi dan proses pemilihan di Papua Selatan ke depan, demi terciptanya pemilihan yang lebih adil dan transparan.
Diskusi ini merupakan bagian dari upaya AIDP untuk meningkatkan partisipasi publik dan mengoptimalkan proses demokrasi di Papua. (JW)
