TIFFANEWS.CO.ID – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, baru saja melantik 15 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Pelantikan ini mencakup dua pejabat pimpinan tinggi pratama, yakni Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian pada Selasa (6/5/2025).
Selain itu, turut dilantik pula dua pejabat fungsional auditor, satu pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, enam pejabat fungsional penata perizinan, dan empat pejabat penata kelola penanaman modal.
Namun, tak lama setelah pelantikan berlangsung, sorotan publik mulai bermunculan di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Sejumlah warganet menyuarakan kekecewaan mereka, terutama terkait dengan kurangnya keterwakilan Orang Asli Papua (OAP), khususnya OAP dari wilayah Papua Selatan, dalam daftar pejabat yang baru dilantik tersebut.
Di tengah derasnya opini publik, muncul tanggapan berbeda dari kalangan akademisi. Romualdus T. Putra Maro Djanggo, S.E., M.Si., dosen dari Universitas Musamus Merauke, menyampaikan pandangan yang menekankan sisi profesionalisme para pejabat yang dilantik.
“Saya melihat dan menelusuri rekam jejak masing-masing individu. Dari 15 orang yang dilantik, saya menilai mereka masuk dalam kategori profesional, yakni orang-orang yang memiliki pengalaman serta kompetensi yang mumpuni di bidangnya masing-masing,” ungkap Romi saat dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (6/5/2025).
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan ini juga menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan Gubernur Apolo Safanpo tidak asal dalam menentukan pilihan. Dari sudut pandang akademis, dirinya melihat bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan yang matang, mulai dari tingkat kepangkatan hingga pengalaman para pejabat yang bersangkutan.
“Saya melihat beliau sangat berhati-hati dalam menentukan dan mengangkat orang-orang yang akan membantu menjalankan roda pemerintahan,” ujar Romualdus.
Sementara itu, dalam sambutannya saat pelantikan, Gubernur Apolo Safanpo menegaskan pentingnya birokrasi yang adaptif dan solutif.
“Kita butuh birokrasi yang tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi mampu menjawab kebutuhan rakyat dan menjadi solusi atas persoalan mereka,” ujarnya. (Ron)
