TIFFANEWS.CO.ID,- Kebijakan Universitas Cenderawasih (Uncen) yang menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan mahasiswa.
Salah satu kritikan datang dari mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Uncen, Nando Boma yang menilai kebijakan ini berpotensi meminggirkan mahasiswa Papua dari dunia pendidikan tinggi.
Dalam rilisnya yang diterima media ini, Minggu, (16/5/2025), ia menegaskan bahwa lembaga Uncen seharusnya menjadi ruang belajar bagi masyarakat Papua untuk keluar dari belenggu kebodohan dan kemiskinan, bukan malah menjadi lembaga yang mengejar keuntungan.
“Uncen bukan tempat bisnis elit kampus. Ini kampus rakyat Papua. Ketika UKT dinaikkan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi mahasiswa, maka yang terjadi adalah diskriminasi terselubung terhadap mahasiswa asli Papua,” katanya dalam rilis itu.
Menurutnya, kenaikan UKT tidak hanya akan membebani mahasiswa, tetapi juga akan mempersempit akses pendidikan bagi generasi muda Papua yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini, lanjutnya, mencerminkan lemahnya keberpihakan institusi terhadap rakyat Papua.
“Kampus ini dibangun untuk memberikan harapan, bukan menambah penderitaan. Pendidikan adalah hak, bukan barang dagangan. Jangan jadikan Uncen sebagai tempat eksklusif bagi mereka yang mampu secara ekonomi, sementara yang lainnya dipaksa putus di tengah jalan,” tegasnya.
Mantan aktivis mahasiswa itu juga meminta pihak rektorat untuk segera mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dan melibatkan perwakilan mahasiswa dalam setiap keputusan penting, terutama yang menyangkut biaya pendidikan.
Ia mengingatkan bahwa perguruan tinggi harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keberpihakan sosial, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif.
“Kami mahasiswa tidak tinggal diam. Suara kami adalah suara rakyat Papua yang ingin maju lewat pendidikan. Jika Uncen benar hadir untuk Papua, maka dengarkanlah kami,” tutupnya. (*)
