TIFFANEWS.CO.ID,- Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua dan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025. Pelantikan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di Tanah Papua.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Adapun para pejabat yang dilantik berdasarkan Keppres tersebut, yaitu:
Velix Vernando Wanggai, sebagai Ketua
John Wempi Wetipo, sebagai Anggota
Ignatius Yogo Triyono, sebagai Anggota
Paulus Waterpauw, sebagai Anggota
Ribka Haluk, sebagai Anggota
Ali Hamdan Bogra, sebagai Anggota
Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, sebagai Anggota
Yanni, sebagai Anggota
John Gluba Gebze, sebagai Anggota
Juharson Estrella Sihasale, sebagai Anggota
Usai pembacaan Keppres, Kepala Negara pun mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.
“Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Setelahnya, acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pejabat yang dilantik. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang kemudian diikuti oleh para undangan lain yang hadir.
Tampak hadir dalam pelantikan tersebut Para Pimpinan Lembaga Negara, Para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Kepolisian Negara Negara Republik Indonesia Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Ketua Komite Velix Vernando Wanggai usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi.
“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung menghandle, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Velix.
Velix juga menambahkan bahwa lembaganya akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka asta cita kontekstual Papua, yang meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan. Selain itu, Velix juga menjelaskan bahwa lembaga baru yang memiliki anggota dengan latar belakang beragam ini juga akan mengurus terkait dengan beragam aspek sosial budaya mulai dari olahraga, kesetaraan gender, hingga ekonomi kreatif untuk pembangunan papua.
“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” tuturnya.
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua juga akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat Papua. (*)
