TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga stabilitas keamanan melalui pembentukan dan penguatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD).
Rapat perdana TKDD yang dipimpin oleh Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno, digelar di Hotel Panda Merauke, Kamis (12/11/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait lainnya.
Dalam arahannya, Joko Guritno menjelaskan bahwa TKDD merupakan wadah koordinasi lintas sektor yang sebelumnya dikenal dengan Komunitas Intelijen Daerah (Komenda), beranggotakan unsur intelijen dari TNI, Polri, dan instansi sipil.
“Kita bergabung untuk menyatukan pendapat, pengalaman, dan informasi yang diperoleh di lapangan. Semua itu kita himpun dan jadikan laporan khusus untuk disampaikan kepada Bapak Gubernur, dengan tembusan kepada Forkopimda, sebagai bahan kebijakan dalam menghadapi situasi dan kondisi terkini,” jelasnya.
Ia menegaskan, pembentukan TKDD bertujuan memperkuat deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan, sekaligus meningkatkan sinergi antarlembaga di Papua Selatan.
“Untuk jangka pendek, kami akan melaksanakan pertemuan rutin dan berkelanjutan guna memperkuat koordinasi. Sedangkan jangka menengah dan panjang, kami akan melakukan sosialisasi hingga ke kabupaten-kabupaten serta menghimpun data dan informasi yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Melalui TKDD, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap seluruh elemen pemerintahan dan aparat keamanan dapat mengantisipasi berbagai potensi kerawanan sejak dini, sehingga tercipta situasi yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah provinsi.
“Harapan kami, langkah ini menjadi bentuk kesiapsiagaan bersama untuk mencegah timbulnya gangguan keamanan maupun konflik sosial di tengah masyarakat,” pungkas Joko Guritno.
Pembentukan TKDD ini menjadi langkah strategis Pemprov Papua Selatan dalam memperkuat sistem kewaspadaan daerah seiring dengan meningkatnya dinamika sosial dan politik di wilayah otonomi baru tersebut. (JW)
