TIFFANEWS.CO.ID — Anggota MPR RI, Frits Tobo Wakasu, menegaskan bahwa persoalan intoleransi antarumat beragama tidak mewakili ajaran agama mana pun dan menjadi tantangan serius dalam menjaga persatuan bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Gereja GPI Ebenhezer Kelapa Lima, Sabtu (13/12/2025).
Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh seluruh majelis jemaat tersebut berlangsung dalam satu rangkaian sesi sejak pukul 12.00-16.15 WIT. Dalam pemaparannya, Frits menekankan bahwa Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam membangun kehidupan beragama yang rukun dan toleran.
“Empat Pilar Kebangsaan ini tidak bisa dipisahkan, karena semuanya satu kesatuan. Pancasila menjadi dasar nilai, termasuk dalam mengatur relasi antarumat beragama agar tetap saling menghormati,” tegasnya.
Frits menjelaskan bahwa keberagaman agama di Indonesia, khususnya di Papua, merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Menurutnya, sikap intoleransi dapat muncul pada siapa saja dan tidak mencerminkan nilai luhur agama apa pun.
“Intoleransi tidak mewakili agama mana pun. Agama mengajarkan kasih, damai, dan penghormatan terhadap sesama. Karena itu, menjaga toleransi adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Selain isu keagamaan, Frits juga menyinggung persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat Papua, seperti keberadaan anak-anak jalanan atau anak aibon. Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara instan, melainkan memerlukan kerja sama lintas sektor dengan pendekatan sosial, psikologis, dan rohani.
“Mengubah anak-anak aibon itu tidak mudah dan tidak singkat. Perlu kerja sama semua pihak, termasuk peran lembaga keagamaan, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Frits menyampaikan optimismenya terhadap masa depan generasi muda Papua. Ia menuturkan bahwa dalam satu tahun terakhir telah dilakukan berbagai kegiatan pendampingan hingga ke luar daerah bahkan luar negeri untuk membuka wawasan dan potensi anak-anak Papua.
“Puji Tuhan, dalam satu tahun ini kami sudah berkeliling dari Ambon sampai Halmahera, bahkan hingga ke luar negeri. Anak-anak Papua memiliki potensi besar jika diberi ruang dan pendampingan yang tepat,” ungkapnya.
Terkait keadilan sosial, Frits menegaskan bahwa keadilan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga harus dimulai dari kesadaran individu dan komunitas. Ia juga menilai pemekaran wilayah sebagai salah satu bentuk keadilan sosial karena membuka ruang representasi dan partisipasi bagi masyarakat daerah.
Menutup kegiatan tersebut, Frits mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh agama dan jemaat, untuk terus menjaga persatuan dan Papua Selatan dalam semangat kebinekaan.
“Perbedaan itu indah. Kalau hanya satu warna, hidup ini akan membosankan. Mari kita jaga toleransi, persatuan, dan kedamaian demi Papua Selatan dan Indonesia,” pungkasnya. (Djo)
