TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil dengan mengikuti Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Rabu (11/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara virtual itu diikuti jajaran Pemprov Papua Selatan dari Kantor Gubernur di Merauke. Momentum tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem manajemen kinerja di lingkungan pemerintah daerah yang masih terus berbenah sebagai provinsi baru.
Asisten I Sekretariat Daerah Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mewakili Gubernur Apolo Safanpo, menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen pengendalian yang menentukan arah dan kualitas pembangunan.
“SAKIP menguji sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program berjalan sinkron dan terukur. Ini bukan hanya soal laporan, tetapi soal dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan dalam evaluasi SAKIP mencerminkan kapasitas organisasi dalam mengelola anggaran secara efektif serta memastikan setiap program memiliki indikator yang jelas dan terukur.
Menurutnya, capaian kinerja tahun 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Setiap OPD diminta tidak lagi memandang laporan kinerja sebagai rutinitas tahunan, melainkan sebagai dokumen strategis yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
“Jika laporan disusun asal-asalan, itu menunjukkan lemahnya budaya pengendalian. Tapi jika disusun berbasis data dan evaluasi yang kuat, maka kualitas pemerintahan akan meningkat,” ujarnya.
Lanjutnya, reformasi birokrasi adalah proses berkelanjutan yang harus dijalankan secara konsisten. Penguatan SAKIP menjadi salah satu pilar utama untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan komitmen tersebut, Papua Selatan menargetkan peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (Djo)
