TIFFANEWS.CO.ID – Polemik antara Anggota DPD RI Paul Vincent Mayor dan Majelis Rakyat Papua (MRP) mendapat sorotan dari berbagai pihak. Anggota DPD RI Dapil Papua Selatan, Frits Tobo Wakasu, meminta agar perdebatan tersebut segera dihentikan dan tidak terus berkembang di ruang publik.
Menurut Frits, polemik terkait keberadaan MRP, termasuk wacana pembubaran, tidak perlu lagi diperdebatkan. Ia menegaskan bahwa MRP harus tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi Orang Asli Papua (OAP).
“Polemik soal MRP ini sebaiknya ditutup saja. Tidak perlu diperpanjang. MRP tetap jalan dengan tugasnya,” tegasnya di Merauke pada Kamis (2/4/2026).
Frits menjelaskan, keberadaan MRP dan DPR Afirmasi (DPRP/DPRK) merupakan bagian dari amanat Otonomi Khusus Papua yang lahir dari kebutuhan masyarakat. Kedua lembaga tersebut, kata dia, menjadi ruang penting bagi keterwakilan orang Papua dalam sistem pemerintahan.
Ia menilai, tidak semua masyarakat Papua dapat masuk ke lembaga legislatif melalui jalur partai politik. Karena itu, kehadiran DPRK dengan mekanisme pengangkatan menjadi solusi agar tokoh-tokoh lokal tetap memiliki akses untuk berpartisipasi.
“Kalau semua dipaksakan lewat partai politik, banyak orang Papua tidak akan terakomodasi. Itu realita yang kita hadapi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Frits menegaskan bahwa MRP bukan sekadar lembaga formal, tetapi juga simbol identitas dan representasi kultural masyarakat Papua. Karena itu, ia menolak tegas wacana pembubaran lembaga tersebut.
“MRP itu wajah orang Papua. Tidak bisa dibubarkan. Kalau itu terjadi, dampaknya bisa luas, termasuk persoalan sosial di masyarakat,” katanya.
Dalam pernyataannya, Frits juga menyinggung realitas politik yang menurutnya masih didominasi oleh kekuatan modal dan jaringan, sehingga menyulitkan banyak tokoh Papua untuk bersaing melalui jalur partai.
Karena itu, ia menilai jalur DPRK dan keberadaan MRP menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan representasi.
Menanggapi polemik yang terjadi, Frits mengajak semua pihak, termasuk dan unsur MRP, untuk menahan diri dan kembali pada semangat persatuan.
“Kita ini saudara. Jangan karena perbedaan pendapat, masyarakat Papua yang jadi korban. Pembangunan Papua belum selesai,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, bukan memperpanjang konflik di antara elite.
Di akhir pernyataannya, Frits kembali menegaskan bahwa MRP dan DPRK harus tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem yang memberi ruang bagi Orang Asli Papua.
“MRP dan DPRK harus tetap ada. Mari hentikan polemik dan fokus bangun Papua,” tutupnya. (Djo)
