TIFFANEWS.CO.ID – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang memperjuangkan agar dana otonomi khusus (Otsus) untuk Papua tidak dipangkas oleh pemerintah pusat.
Apresiasi tersebut disampaikan Apolo saat menerima kunjungan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI di ruang rapat kantor gubernur Papua Selatan, Sabtu (13/9/2025) malam.
Rombongan PURT DPD RI berkunjung ke Papua Selatan untuk meninjau pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Selain itu, mereka juga meminta dukungan Gubernur Apolo terkait rencana pembangunan kantor DPD di kawasan pusat pemerintahan Salor.
Dalam pertemuan, Apolo menyinggung perjalanan sejarah pembangunan Papua yang relatif tertinggal dibandingkan daerah lain.
“Papua baru mulai membangun sekitar tahun 1961, jauh setelah daerah lain seperti Aceh dan Ambon. Karena itu, Papua sangat membutuhkan dukungan melalui kekhususan dan afirmasi. Papua di wilayah pantai masih cukup baik, tapi wilayah pegunungan masih jauh tertinggal,” ujarnya.
Apolo menegaskan dana Otsus sangat penting untuk percepatan pembangunan di Papua.
“Kalau dana Otsus dipotong, Papua akan semakin tertinggal. Karena itu, kami sangat apresiasi dan berterima kasih kepada DPD RI yang memperjuangkan agar dana Otsus tidak dipangkas,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pembangunan kantor gubernur, DPRP Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) saat ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara APBD Papua Selatan yang hanya sekitar Rp1,3 triliun per tahun tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur pemerintahan.
“Papua Selatan membutuhkan dukungan dan bantuan agar bisa mengejar ketertinggalan pembangunan,” tambahnya.
Terkait permintaan pembangunan kantor DPD di Salor, Apolo menyatakan dukungan penuh dan siap mengawal prosesnya.
Sementara itu, Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri, berharap pusat pemerintahan Papua Selatan di Salor tetap konsisten dan tidak berpindah-pindah seperti di daerah lain. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan kantor OPD lain ke depan.
Menurut Hasan, DPD RI telah memperjuangkan agar tidak ada efisiensi anggaran yang merugikan Papua. “Itu perjuangan DPD RI perwakilan Papua di pusat. Permintaan itu sudah disetujui pemerintah,” jelasnya.
Hasan juga meminta agar pembangunan kantor DPD di Salor segera direalisasikan, sekaligus memohon dukungan penuh Gubernur Apolo termasuk hibah tanah untuk lokasi pembangunan kantor tersebut. (***)
