TIFFANEWS.CO.ID — Forum Komunikasi Kontraktor Asli Papua Selatan (FKKPS) kembali mempertegas tuntutan agar pemerintah pusat memberikan ruang prioritas bagi kontraktor Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap program pembangunan infrastruktur sumber daya air. Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam audiensi bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PUPR, Selasa (25/11/2025) pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Raknamo, Lantai 2, Kantor Kementerian PUPR.
Wakil Ketua III DPR Papua Selatan, Joseph Albin Gebze, S.IP, hadir mendampingi FKKPS sebagai bentuk pengawalan terhadap aspirasi pelaku usaha lokal. Kepala BP3OKP Papua Selatan, Yoseph Yanawo Yolmen, juga turut serta memberikan dukungan penuh.
FKKPS Minta Afirmasi Nyata untuk OAP
Dalam pertemuan tersebut, FKKPS menyampaikan sejumlah hambatan yang hingga kini masih dialami oleh kontraktor lokal, mulai dari minimnya akses informasi pengadaan hingga terbatasnya ruang keterlibatan dalam paket pekerjaan nasional. Mereka menegaskan bahwa afirmasi bagi OAP bukan sekadar wacana, tetapi amanat Undang-Undang Otonomi Khusus yang harus dijalankan secara konsisten.
“Kontraktor asli Papua Selatan tidak boleh hanya menjadi penonton. Afirmasi itu hak, bukan belas kasihan. Kami ingin ruang yang adil dalam proyek-proyek SDA,” tegas perwakilan FKKPS.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal SDA, Dr. Dedy Natrifahsiral Dedisky Nasaruddin, SE, menyampaikan bahwa Ditjen SDA siap menjajaki model kolaborasi yang lebih efektif bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait. Ia menekankan pentingnya pemerataan kesempatan bagi seluruh kontraktor Indonesia, termasuk OAP.
Albin Gebze: OAP Harus Berdiri di Tanahnya Sendiri
Wakil Ketua III DPR Papua Selatan, Joseph Albin Gebze, menyampaikan bahwa DPR Papua Selatan memiliki mandat afirmasi yang jelas sesuai amanat UU Otsus untuk memastikan keberpihakan terhadap OAP, termasuk dalam sektor usaha dan konstruksi.
“Kami tidak boleh diam. Anak-anak Papua harus berdiri di tanahnya sendiri. Pemerintah pusat harus membuka ruang, bukan menutupnya. DPR hadir di sini untuk memastikan mandat afirmasi ini berjalan,” tegas Albin Gebze.
Ia menambahkan bahwa kehadirannya bersama FKKPS merupakan bagian dari tanggung jawab politik untuk memastikan pembangunan di Papua Selatan benar-benar memberdayakan masyarakat asli.
Kepala BP3OKP Papua Selatan, Yoseph Yanawo Yolmen, juga menegaskan dukungan penuh terhadap peningkatan kapasitas kontraktor OAP agar mampu bersaing secara profesional di tingkat nasional.
Audiensi ini menjadi langkah awal yang diharapkan membuka era baru sinergi antara pemerintah pusat, DPR Papua Selatan, BP3OKP, dan pelaku usaha lokal untuk memastikan pembangunan sumber daya air berjalan inklusif dan memberikan manfaat langsung bagi OAP. (***)
