TIFFANEWS.CO.ID – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, meminta pengawasan terhadap rantai pasok dan distribusi barang di wilayah Papua Selatan terus diperketat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri konferensi pers pemusnahan 1.498.800 batang rokok ilegal di Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) XI Merauke, Rabu (2/9/2026) sore.
Apolo menilai, penindakan terhadap rokok ilegal tersebut menjadi bukti nyata pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi teknis, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengawasi pergerakan barang di Papua Selatan.
Rokok ilegal tersebut sebelumnya diamankan Kodaeral XI Merauke pada 28 Juli 2026 di Kompleks KNS I, Jalan Irian Seringgu, Merauke. Dari penindakan itu, petugas mengamankan sebanyak 94 dus rokok ilegal dengan jumlah keseluruhan mencapai 1.498.800 batang.
Atas penindakan tersebut, Apolo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pemberantasan peredaran barang ilegal.
Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, khususnya terhadap supply chain atau rantai pasok dan distribution chain atau rantai distribusi, baik terhadap pergerakan orang, barang maupun jasa.
Ia menegaskan, pemusnahan barang ilegal bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum.
“Dengan pengawasan yang semakin baik dan kolaborasi antarlembaga yang semakin kuat, kita dapat meminimalkan potensi terjadinya perbuatan melawan hukum dalam rantai pasok maupun rantai distribusi barang dan jasa di Papua Selatan,” tegasnya.
Apolo berharap pola kerja sama tersebut tidak berhenti pada penindakan hari ini. Pengawasan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan ditingkatkan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi pelabuhan, instansi perdagangan, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat.
Ia mengatakan, pengawasan yang kuat juga diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan, harga, serta perekonomian daerah.
“Kita ingin membangun sistem distribusi barang dan jasa yang aman, tertib, transparan, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.
Apolo menambahkan, sinergi antarlembaga harus terus dipertahankan dan diperkuat sehingga masyarakat Papua Selatan dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara normal, aman, dan produktif, dengan ketersediaan barang yang cukup serta harga yang terjangkau. (Djo)
