TIFFANEWS.CO.ID,- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua akan membangun sanitasi berupa MCK di empat sekolah di Intan Jaya.
Pembangunan MCK ini merupakan Aspirasi DPR RI Komisi V Dapil Papua Robert Rouw melalui kementerian PUPR. Sementara usulan ke DPR RI diajukan oleh Aspirator Henes Sondegau,S.T.
Empat sekolah yang akan dibangun MCK atau penerima bantuan itu diantaranya, SMP YPPK Bilogai, SD YPPK Bilogai, TK YPPK Bilogai, dan TK Cendrawasih Tigamajigi.
Imanuel Kegiye, salah satu tim pelaksana dari provinsi, menjelaskan pembangunan MCK akan didahulukan dengan beberapa tahapan persiapan diantaranya sosialisasi ke sekolah-sekolah penerima bantuan.
“Sebelum pembangunan akan ada tahapan-tahapan yang akan kita siapkan, untuk itu mohon kerja sama dari sekolah ini. Hari ini kami datang hanya untuk sosialisasi saja,” ujar Imanuel dalam kegiatan sosialisasi di SMP YPPK St Fransiskus Asisi Bilogai dan SD YPPK Bilogai, di Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Rabu, (12/04)
Dalam kesempatan sosialiasi itu, Kepala sekolah di SMP YPPK St.Fransiskus Asisi Bilogai Karpus Belau mengatakan, pihaknya merasa terbantu atas bantuan sarana prasarana sanitasi tersebut.
“Kami,pihak sekolah menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Henes Sondegau beserta tim yang telah datang melakukan sosialisasikan kegiatan ini. Sekolah kami belum ada MCK dan kami merasa terbantu dengan bantuan ini. Semoga kami dapat menggunakannya dengan maksimal bila dibangunkan nantinya,” kata Karpus Belau.
Terpisah, Aspirator Henes Sondegau, kepada media ini juga mengharapkan kerja sama yang baik demi memperlancar proses pembangunan.
“Saya sedang urus kegiatan yang sama di distrik Homeyo jadi mohon kerja sama. Terutama dalam menyiapkan berkas-berkas yang akan membantu dalam mempercepat proses pembangunan MCK oleh tim,”pungkas Sondegau
“Kalau kita mau bangun daerah,musti dengan cara kita masing-masing di berbagai bidang. Contohnya kegiatan ini saya lobi di kementerian dan menggunakan sumber dana langsung dari pusat [APBN] . Dan kegiatan ini tidak melalui pemerintah daerah sehingga bukan program daerah,” jelas Henes Belau yang juga Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Intan Jaya melalui via seluler. (Kalis)
