TIFFANEWS.CO.ID,- Konflik bersenjata yang sering terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, masih menjadi masalah utama pembangunan di Intan Jaya, sehingga diperlukan perhatian lebih besar dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua Tengah agar pembangunan bisa berjalan dengan cepat.
Pj Bupati Intan Jaya Apolos Bagau, ST, mengatakan hal itu saat ditemui media usai menghadiri evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Periode April – Juni 2023 di Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta,Selasa (4/7/2023). Pj Bupati Intan Jaya hadir bersama para Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Intan Jaya.
Menurut Apolos Bagau, dampak konflik bersenjata tidak saja saat berlangsungnya peristiwa konflik seperti adanya korban jiwa, hilangnya harta benda, pengerusakan bangunan dan terjadinya pengungsian, tetapi juga pada pasca peristiwa konflik yakni trauma yang berdampak pada sikap apatis dan saling curiga.
“Kita ketahui bahwa terjadi peristiwa konflik bersenjata menyebabkan korban jiwa dan harta benda. Tapi setelah itu pun akan muncul dampak lanjutan yakni sikap-sikap saling mencurigakan disamping ketakutan akan terjadi lagi kontak bersenjata. Ini semua tentu mempengaruhi pembangunan,” kata Apolos.
Apolos mencontohkan, kendati saat ini pemerintah di Intan Jaya sudah mulai berlajan normal, akan tetapi setiap menjalankan program, masih muncul kekuatiran akan terjadi konflik yang dapat membuat semuanya berhenti dan mubasir.
Menurut Apolos, situasi konflik di Intan Jaya ini perlu terlebih dahulu dipahami, sehingga bisa dicari cara-cara yang tepat agar pembangunan bisa cepat berjalan, masyarakat hidup damai dan ketertinggalan bisa segera diatasi.
“Kalau kita terus kuatir maka pembangunan tidak akan berjalan,”ujarnya,
Untuk menjawabi persoalan itu, kata Apolos, salah satu yang menjadi fokus perhatiannya adalah menata kembali tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kabupaten sehingga menjadi efektif, efisien, transparan serta responsif.
” Apa yang dikerjakan oleh pemerintah harus diketahui masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan dengan sukarela mengambil bagian berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah yang responsif, salah satunya adalah segera merespon pengaduan masyarakat, sehingga demostrasi tidak berkepanjangan dan tidak menciptakan masalah baru dalam masyarakat,” jelasnya.
Mengingat Kabupaten Intan Jaya memerlukan tindakan cepat dan tepat guna mengendalikan kondisi daerah, Apolos mengatakan, Pj. Bupati Intan Jaya memerlukan diskresi terkait dengan pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan masyarakat termasuk dalam bidang kepegawaian.
Kebijakan dibidang anggaran, dibidang hukum dan bidang kepegawaian hendaknya diberikan diskresi sehingga pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berlari kencang dan masyarakat dapat hidup damai.
“Selanjutnya kekhususan Papua berdasarkan UU Otsus hendaknya dapat dijadikan pedoman untuk pemberian diskresi kepada Pj. Bupati dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang stabil guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional,”pungkasnya.
Untuk diketahui,salah satu tugas pokok Penjabat Bupati Intan Jaya adalah menjaga stabilitas sosial politik serta menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat guna kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Terhitung periode Januari s.d Maret 2023 kondisi sosial politik serta keamanan dan ketertiban masyarakat sangat kondusif. Aktivitas masyarakat berlangsung dengan aman dan nyaman.
Hal tersebut dapat tercipta setelah Pj Bupati melakukan Koordinasi secara intensif lintas sector terutama dengan TNI/Polri serta satuan-satuan tugas (Satgas) TNI yang bertugas di Intan Jaya untuk bersama-sama memetakan permasalahan dan mencari solusi sebelum peristiwa terjadi
Membangun komunikasi yang intensif dengan Lembaga DPRD, tokohtokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan gereja untuk bersamasama menjaga kedamaian, ketertiban masyarakat dengan cara memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan pihak lain.
Membentuk dan mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan terus melakukan sosialisasi terkait dengan Moderasi Bergama dalam rangka menjaga kebhinekaan, keragaman, persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.
saat ini masyarakat Intan Jaya sedang melaksanakan pemilihan kepala desa di 97 kampung. Pemilihan kepala desa di Kampung Kumbalagupa berjalan sangat demokratis. Selain pemilihan kepala desa, pemkab juga sedang giat melaksanakan perekaman E-KTP, pengiriman siswa belajar untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan dan survei kesehatan di 8 distrik.(*bn)
