TIFFANEWS.CO.ID – Papua Selatan tengah menghadapi sengketa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang kini telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Situasi ini dinilai merugikan masyarakat karena memperpanjang ketidakpastian politik di provinsi yang masih menghadapi banyak tantangan pembangunan.
Tokoh Pemuda Papua Selatan, Marthen Luter Wambarop, menegaskan bahwa pembentukan Papua Selatan didasari oleh semangat kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang mengklaim kepemimpinan secara sepihak demi kepentingan pribadi atau kelompok.
“Kita lihat masalah pilkada Papua Selatan ini sampai ke Mahkamah Konstitusi, pasti ada pihak yang mendukung di balik calon nomor urut satu,” ungkap Marthen melalui telepon seluler pada Kamis (30/1/2025).
Marthen menambahkan bahwa masyarakat, baik Orang Asli Papua (OAP), non-Papua, maupun keturunan campuran, perlu mencermati proses hukum yang berjalan. Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 241/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait perselisihan hasil pemilihan gubernur mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Selatan Nomor 217 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur tertanggal 8 Desember 2024.
Menurutnya, jika merujuk pada keputusan KPU, tidak ada persoalan substansial terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di empat kabupaten di Papua Selatan. Ia menilai bahwa alasan keterlambatan distribusi logistik akibat kendala transportasi, yang dijadikan dasar gugatan ke MK, adalah dalih yang kurang relevan karena kondisi geografis Papua memang memiliki tantangan tersendiri.
Selain itu, ia menegaskan bahwa keabsahan status Orang Asli Papua bagi calon kepala daerah seharusnya tidak lagi diperdebatkan, karena telah ditetapkan melalui keputusan Majelis Rakyat Papua Selatan Nomor 162/856/MRP-PPS/IX/2024. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, seharusnya gugatan dilakukan secara terpisah melalui mekanisme hukum yang sesuai.
“Saya berharap otonomi khusus di Papua tidak dijadikan alat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah masyarakat Papua,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat Papua Selatan untuk menjaga persatuan dan memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan sehat, tanpa dipengaruhi oleh ambisi segelintir pihak yang mengorbankan kepentingan rakyat. (Ron)
