TIFFANEWS.CO.ID,- Pj.Gubernur Provinsi Papua Selatan (PPS) Dr. Ir. Apolo Safanpo,ST.,MT menegaskan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digelontorkan Pemerintah Pusat agar benar-benar dimanfaatkan untuk menggerakkan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) berpartisipasi aktif dalam pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan.
Hal itu dikatakan Gubernur Apolo saat memberi arahan kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah PPS dalam Rapat Koordinasi lingkup Pemprov PPS di Merauke, ibukota Provinsi Papua Selatan, Rabu (24/5).
“Dana Otsus itu diberikan kepada masyarakat OAP yang bermukim di dalam wilayah Provinsi Papua Selatan agar mereka dapat ikut serta membangun wilayahnya sekaligus agar mereka benar-benar merasakan manfaat pembentukan provinsi ini bagi mereka juga,” katanya.
Gebernur juga mengingatkan agar dalam proses pemberian pekerjaan-pekerjaan penbangunan kepada masyarakat agar tetap memperhatikan asas keadilan (keseimbangan) dan pemerataan.
“Itu berarti jika satu orang atau kelompok orang sudah diberikan satu bidang pekerjaan di satu dinas atau biro atau badan maka penerima pekerjaan itu tidak boleh lagi mendapat pekerjaan dari dinas lainnya lagi sehingga orang atau kelompok orang lain bisa mendapat pekerjaan juga,” katanya.
“Intinya, jangan memonopoli pekerjaan tetapi berbagi juga kepada saudara-saudara yang lain. Dengan demikian semua orang dapat ikut merasakan “kue pembangunan” itu,” ujar Apolo.
Pada bagian lain dari arahannya, Gubernur Apolo mengingatkan semua pimpinan OPD agar menjadi yang terdepan dalam menegakkan disiplin kerja di lingkungan masing-masing.
“Kiranya para pemimpin OPD berusaha menjadi teladan berdisplin waktu bagi semua stafnya. Datang lebih awal untuk bekerja di kantor dan pulang lebih kemudian dari stafnya. Mulailah dari diri sendiri dulu maka staf akan mengikuti,” kata Gubernur Apolo yang ketika memimpin Rapat Koordinasi itu didampingi Pj.Sekda PPS, Drs Maddaremmeng,M.Si dan para asisten Setda lingkup Pemerintah PPS.
Sementara itu, Sekda PPS Maddaremmeng ketika menyampaikan teknis administrasi pengelolaan administrasi pemerintahan PPS meminta para pimpinan OPD agar benar-benar memperhatikan adminisrasi keuangan yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Jadi, harus ada monitoring kegiatan dan monitoring keuangan. Jangan menunda pertanggungjawaban keuangan agar tidak bertumpuk di akhir tahun,” kata Maddaremmeng.
Lebih lanjut Maddaremmeng meminta semua pimpinan OPD untuk membuat timeline kerja: apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan dan kapan selesainya suatu pekerjaan itu. (Ron)
