TIFFANEWS.CO.ID – Wakil Gubernur Papua Selatan (Wagub Papsel), Paskalis Imadawa, secara tegas menyoroti sejumlah persoalan penting dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayahnya, mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), akses jalan, hingga perlunya pelibatan tenaga kerja lokal.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bersama jajaran dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan, yang berlangsung di ruang rapat DPRP Papua Selatan, Senin (2/6/2025).
Dalam forum itu, Wagub Paskalis menegaskan bahwa pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang masuk dalam PSN memang penting, namun pelaksanaannya terkesan tidak seimbang karena kebutuhan BBM yang menjadi penopang utama operasional justru luput dari perhatian.
“Masyarakat tiap hari mengantre BBM di pinggir jalan, menimbulkan kemacetan panjang. Ini meresahkan dan harus ditinjau kembali,” tegasnya.

Paskalis juga menyinggung pentingnya peraturan daerah (Perda) tentang pengolahan dan pemetaan lahan pertanian. Menurutnya, titik-titik optimalisasi dan pembukaan lahan harus jelas dan mempertimbangkan keberadaan masyarakat lokal, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
“Jangan sampai hutan digusur, manusianya digeser. Jangan hanya tinggal satu atau dua meter hutan mengelilingi kampung, sementara warga di situ masih hidup dari hutan,” katanya mengingatkan.
Lebih jauh, Paskalis mendorong pemberdayaan anak-anak muda lokal agar dilibatkan langsung sebagai operator alat-alat pertanian. Ia menekankan bahwa remaja di kampung-kampung perlu diidentifikasi dan diberikan pelatihan teknis, sehingga enam bulan kemudian mereka bisa menjadi operator hingga mekanik alsintan.
“Anak-anak ini bisa mengolah lahannya sendiri, jadi mekanik untuk alat pertanian. Jangan sampai negara memberi alat, tapi orang luar yang jalankan,” ujarnya.
Terkait pembangunan jalan dalam PSN, Paskalis meminta pembagian pekerjaan yang adil dan strategis. Ia mendorong agar pembangunan jalan 135 km dari Wanam dibagi menjadi dua ruas, salah satunya dari arah Muting, dengan material batu diambil dari Boven Digoel agar menjadi sumber pendapatan daerah.
Selain itu, ia meminta Pemerintah Provinsi mengetahui secara rinci anggaran yang digunakan untuk PSN serta siapa yang mengelolanya. Ia mengingatkan agar tidak ada kesan pemerintah daerah hanya “diajak-ajak” dalam pelaksanaan proyek nasional ini.
“Pemprov harus tandatangani kerja sama dengan Satgas Ketahanan Pangan. Jangan sampai Satgas kerja sendiri tanpa keterlibatan kita,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan BBM. Ia juga menyatakan akan melakukan pendataan ulang terhadap anak-anak lokal agar bisa dilatih menjadi operator alat pertanian modern seperti traktor, eksavator, pompa irigasi hingga planter.
Soal pembukaan lahan, ia memastikan semua akan dijalankan sesuai SOP, dan diawasi oleh inspektorat Mabes TNI serta Angkatan Darat. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan jalan akan dilakukan dari dua arah sebagaimana usulan Wagub Paskalis.
“Nantinya dua ruas jalan, dari Wanam dan dari Muting, akan bertemu di tengah. Logistik dari arah Muting akan diambil dari Boven Digoel,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa draft kerja sama PSN dengan Pemprov Papua Selatan akan segera dilaporkan kepada Gubernur dan Wagub dalam minggu ini, agar pelaksanaan PSN berjalan terkoordinasi dan berdampak langsung bagi masyarakat. (RON)