TIFFANEWS.CO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terus mengakselerasi pembenahan tata kelola pemerintah daerah. Salah satu instrumennya melalui pemberian Zona Integritas (ZI) Award 2025, yang tahun ini turut diraih Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Penghargaan tersebut diberikan usai Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (11/2/2026).
Dari lantai tiga Kantor Gubernur Papua Selatan, jajaran Pemprov mengikuti kegiatan sekaligus menerima penghargaan secara daring.
ZI Award 2025 diprakarsai Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB. Dalam penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2025, Pemprov Papua Selatan memperoleh predikat “B”, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen memperkuat sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program berbasis kinerja.
Asisten I Sekretariat Daerah Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mewakili Gubernur Apolo Safanpo bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengikuti langsung jalannya kegiatan tersebut.
“Kami menyampaikan selamat atas capaian SAKIP dan ZI Award hari ini. Ini bukan akhir, tetapi pijakan untuk bekerja lebih terukur dan lebih berdampak,” ujar Guritno usai kegiatan.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut harus menjadi energi baru bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua Selatan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas anggaran, serta memperkuat reformasi birokrasi secara konsisten.
Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB berharap implementasi SAKIP di Papua Selatan semakin diperkuat, sehingga budaya kerja berbasis kinerja dan integritas benar-benar tertanam di seluruh perangkat daerah.
Mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045,” kegiatan SAKIP dan ZI Award 2025 menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan proses berkelanjutan untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (Djo)
