TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat dalam rangka penataan dan penguatan pelayanan kelistrikan di wilayah Papua Selatan.
Penandatanganan MoU strategis tersebut berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke, Senin (15/6/2026), sebagai langkah awal mempersiapkan kebutuhan energi listrik di tengah pesatnya pembangunan dan investasi di Papua Selatan.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk menginventarisasi dan menata kembali pelayanan kelistrikan di seluruh wilayah Papua Selatan.
“Melalui momentum penandatanganan MoU ini, kita berkomitmen untuk bersama-sama menginventarisasi dan menata kembali pelayanan kelistrikan di wilayah Papua Selatan,” kata Apolo.
Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten, dan PLN sangat penting untuk memetakan kapasitas suplai listrik yang tersedia saat ini serta kebutuhan riil masyarakat.
“Kita perlu memetakan secara detail berapa kapasitas suplai daya yang mampu disediakan hingga saat ini dan berapa besar permintaan riil yang ada di tengah masyarakat,” ujarnya.
Apolo menjelaskan, data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun proyeksi kebutuhan listrik di masa depan, terutama untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi di Papua Selatan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan usulan terkait penataan kelembagaan PLN, khususnya mengenai Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kabupaten Asmat yang hingga kini masih berada di bawah koordinasi UP3 Timika.
Menurut Apolo, kondisi tersebut merupakan kebijakan yang diambil berdasarkan pertimbangan aksesibilitas pada masa lalu. Namun, dengan berkembangnya infrastruktur serta status Merauke sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan, sudah saatnya dilakukan penyesuaian.
“Perlu dipertimbangkan agar ULP Kabupaten Asmat dapat dialihkan ke bawah koordinasi UP3 Merauke demi mempermudah koordinasi kewilayahan, rentang kendali, serta pelayanan administrasi pemerintahan,” katanya.
Apolo menegaskan kebutuhan listrik di Papua Selatan akan terus meningkat seiring masuknya berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi swasta.
Ia menyebut pengembangan kawasan Wanam untuk mendukung program kemandirian dan swasembada pangan, pengembangan wilayah Sermayam dan Jagebob untuk swasembada energi, serta pembangunan empat pabrik yang sedang berlangsung akan membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar.
Selain itu, pembangunan sejumlah hotel dan fasilitas usaha lainnya di Kota Merauke maupun kabupaten penyangga diperkirakan akan mendorong peningkatan konsumsi energi listrik.
“Semua lompatan ekonomi ini dipastikan akan memicu lonjakan kebutuhan listrik yang sangat tinggi ke depan. Karena itu, melalui MoU ini, mari kita bergerak cepat untuk mendata, mengantisipasi, dan mempersiapkan kecukupan energi kita saat ini maupun di masa mendatang,” ujarnya.
Apolo menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh investasi dan pembangunan di Papua Selatan tidak terhambat akibat keterbatasan pasokan listrik.
“Kita ingin memastikan bahwa investasi dan pembangunan di Papua Selatan tidak boleh terhambat karena masalah kekurangan daya listrik,” tegasnya.
Ia berharap kerja sama yang telah disepakati dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua Selatan dan mendukung percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia. (*)
