TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung pendekatan Geokultural Multiaktor dalam mendorong pembangunan Papua yang damai, bermartabat, dan berkelanjutan. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dalam Seminar Nasional Papua di Bandung, Selasa (3/11/2026).
Kehadiran Gubernur Apolo Safanpo menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan pemikiran, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor dalam merumuskan arah pembangunan di wilayah Papua.
Seminar nasional tersebut diselenggarakan oleh peserta didik Pendidikan Reguler (Pasis) Dikreg LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Gedung Prof. Dr. Satrio Seskoad, Bandung.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, yang sekaligus menjadi pemateri dengan mengangkat tema “Pendekatan Geokultural Multiaktor Kodeterminatif dalam Mewujudkan Pembangunan Papua yang Damai, Bermartabat, dan Berkelanjutan.”
Tema tersebut dinilai relevan dengan kondisi Papua yang memiliki keragaman geografis, sosial budaya, ekonomi, ekologis, hingga karakteristik keamanan yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Keberagaman tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang kontekstual dan terintegrasi. Kebijakan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.
Dalam kerangka pemikiran seminar, pendekatan Geokultural Multiaktor (GMK) menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan berdasarkan karakteristik wilayah, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan, serta keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.
Pendekatan ini penting mengingat pembangunan Papua masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesenjangan pelayanan dasar, perbedaan akses antardaerah, dinamika keamanan, hingga perlunya penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan.
Melalui forum tersebut, berbagai unsur diharapkan dapat membangun pemahaman bersama mengenai keterkaitan antara pembangunan, stabilitas keamanan, dan perdamaian dengan tetap memperhatikan karakteristik setiap wilayah.
Seminar juga membahas pentingnya sinergi multiaktor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, lembaga adat, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan Papua.
Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah penguatan peran Orang Asli Papua dalam menentukan prioritas pembangunan, pengambilan keputusan, pengawasan, evaluasi, hingga penerimaan manfaat pembangunan.
Dengan demikian, masyarakat adat tidak hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi juga harus memperoleh ruang partisipasi yang bermakna dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Kehadiran Gubernur Apolo Safanpo dalam seminar nasional tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk mendukung ruang dialog dan pertukaran gagasan yang dapat menghasilkan rekomendasi strategis bagi pembangunan Papua.
Kolaborasi antara pemerintah, TNI-Polri, akademisi, lembaga adat, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu membangun kesamaan perspektif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang memperhatikan kondisi geografis, sosial budaya, serta kebutuhan masyarakat.
Seminar Nasional Papua Pasis Dikreg LXVIII Seskoad TA 2026 dilaksanakan melalui pemaparan materi oleh narasumber, diskusi panel, sesi tanya jawab, serta perumusan pokok-pokok rekomendasi.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut meliputi terbangunnya pemahaman bersama mengenai pentingnya pembangunan Papua yang kontekstual, penguatan sinergi multiaktor, peningkatan partisipasi OAP, serta tersusunnya rekomendasi implementatif untuk pembangunan Papua dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Melalui pendekatan yang memperhatikan karakteristik wilayah dan melibatkan seluruh unsur masyarakat, pembangunan di Papua, termasuk Provinsi Papua Selatan, diharapkan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, aman, damai, bermartabat, dan berkelanjutan. (***)
