TIFFANEWS.CO.ID – Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Merauke, mengadakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Papua Selatan, Kamis (25/07/2024).
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mengatasi tantangan inflasi pangan di wilayah Papua Selatan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
GNPIP Tahun 2024 mengangkat tema besar “Mewujudkan Ketahanan Pangan Papua Selatan yang Berkelanjutan melalui Inovasi, Sinergi, dan Digitalisasi,” yang menjadi fokus dalam diskusi dan langkah-langkah strategis yang dibahas dalam acara ini.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Pj. Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Asisten 2 Setda PPS, Sunaryo, serta Wakil Bupati Merauke H. Riduwan yang mewakili Bupati Merauke. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman, dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Purnama, juga ikut serta, bersama dengan para tokoh penting lainnya dari Forkopimda, Ketua DPRD Merauke, dan pelaku usaha di daerah tersebut.
Faturachman, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, menyoroti tantangan utama tahun 2024, terutama terkait keterbatasan pasokan pangan domestik dan kenaikan harga pangan global. Dalam pernyataannya, Faturachman menggarisbawahi pentingnya sinergi antar instansi dan mengapresiasi upaya bersama dalam menjaga stabilitas harga.
“Pelaksanaan GNPIP di Papua Selatan tahun 2024 ini selaras dengan arahan pemerintah pusat untuk mewujudkan Merauke sebagai Lumbung Pangan melalui Program Food Estate,” ujar Faturachman.
Wakil Bupati H. Riduwan menyampaikan apresiasi atas peran Bank Indonesia dan bank-bank pendukung di daerah, seperti Bank Papua, Bank BRI, dan Bulog, dalam menjaga inflasi di Kabupaten Merauke yang saat ini stabil di angka 2,04%.
Sunaryo, Asisten 2 Setda PPS yang hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan dinamika inflasi di Papua Selatan.
Menurutnya, pada bulan Februari, inflasi mencapai 4,6%, yang merupakan tertinggi di tingkat pemerintah Provinsi, namun turun menjadi 4,1% pada bulan Maret, dan mencatat deflasi sebesar 2,4% pada bulan Juni.
“Saat ini kita berada di peringkat keenam terkait stabilitas harga, namun kami tetap optimis bahwa Papua Selatan dapat menjaga kestabilan ini,” tuturnya. (JW)
