TIFFANEWS.CO.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, beserta rombongan, didampingi Pj Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng, melakukan pemantauan terhadap kawasan pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Merauke, pada Sabtu (23/11/2024).
Pemantauan ini merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja Wamendagri di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Setibanya di lokasi, Ribka Haluk bersama Pj Sekda Maddaremmeng mengadakan pertemuan singkat dengan Dinas PUPR Papua Selatan dan para pekerja proyek.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka memberikan apresiasi atas kemajuan pembangunan kawasan pusat pemerintahan yang akan menjadi bagian dari Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua Selatan.
Ribka Haluk menjelaskan bahwa persiapan pembangunan pusat pemerintahan ini melibatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pengawasan terhadap pembangunan kawasan ini direncanakan selama tiga tahun. Ribka berharap agar dokumen administratif terkait proyek ini dapat diselesaikan pada tahun ini, sehingga Kementerian PUPR bisa segera melaksanakan pembangunan rumah susun untuk Aparat Sipil Negara (ASN).
“Jika administrasi selesai pada akhir November, lelang untuk pembangunan bisa segera dimulai di masing-masing DOB,” ujar Ribka Haluk. Ia menambahkan bahwa pekerjaan ini memang berat, namun sangat penting untuk kelancaran proses pembangunan pusat pemerintahan yang harus disetujui oleh gubernur, DPR, dan MPR.
Lebih lanjut, Ribka berharap proses administrasi dapat selesai pada Januari atau Februari 2025, agar pembangunan dapat segera dimulai.
“Jika tidak selesai tepat waktu, proses ini terancam tidak dilanjutkan, sehingga kami memastikan bahwa pekerjaan ini harus dituntaskan secepatnya,” tegasnya.
Pj Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng, dalam pemaparan terkait lokasi pembangunan pusat pemerintahan, menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan seluas 171 hektare, dengan 152 hektare digunakan untuk pembangunan gedung dan infrastruktur. Maddaremmeng juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat beberapa kendala terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), upaya untuk menyelesaikan masalah ini akan segera dilakukan tahun ini.
Selain itu, Maddaremmeng menyampaikan bahwa pembangunan jalan, penyediaan air baku, dan pembangunan perumahan untuk ASN juga sedang dipersiapkan di kawasan pusat pemerintahan ini.
“Pengurusan sertifikat tanah sudah selesai, dan master plan telah disusun dalam peraturan gubernur. Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan ini,” kata Maddaremmeng.
Dengan adanya dukungan dan koordinasi yang baik, pembangunan pusat pemerintahan di KTM Salor diharapkan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. (Ron)
