TIFFANEWS.CO.ID – Dewan Pengurus Pusat Ikatan Dosen Asli Papua Selatan (DPP-IDAPS) periode 2026-2030 resmi dilantik dalam kegiatan pelantikan dan rapat kerja (Raker) yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Jumat (30/10/2026).
Pelantikan tersebut menjadi langkah awal bagi IDAPS untuk membangun organisasi yang berfokus pada peningkatan peran, kapasitas, dan keterwakilan dosen asli Papua Selatan di lingkungan perguruan tinggi.
Ketua Umum DPP-IDAPS, Lambertus Ayiriga, mengatakan setelah pelantikan dan rapat kerja, pihaknya akan segera mengurus legalitas organisasi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Menurutnya, sejumlah dokumen administrasi telah dipersiapkan, mulai dari berita acara pelantikan, surat keputusan (SK) kepengurusan, hasil Kongres I, hingga dokumen pendukung lainnya, termasuk surat keterangan domisili organisasi.
“Harapan kami, dalam waktu dekat seluruh proses administrasi bisa diselesaikan sehingga organisasi ini terdaftar secara resmi dan memiliki legalitas hukum,” ujar Lambertus.
Ia menjelaskan, berdasarkan pendataan sementara, IDAPS menghimpun 23 dosen dari sejumlah perguruan tinggi di Papua Selatan, termasuk dosen dari STAK Asmat.
Selain dosen, IDAPS juga melibatkan sarjana asli Papua Selatan lulusan S1 dalam struktur kepengurusan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya kaderisasi untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki cita-cita menjadi dosen.
“Kami berharap ketika adik-adik melihat kami sebagai dosen, mereka memiliki motivasi untuk ikut berjuang menjadi dosen. Kami ingin mengaderkan mereka mulai dari dasar,” jelasnya.
Lambertus menambahkan, para sarjana tersebut nantinya juga akan dilibatkan dalam kegiatan kajian dan penelitian, termasuk pengumpulan data di lapangan. Dengan demikian, mereka memperoleh pengalaman akademik sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.
Terkait program kerja, ia mengungkapkan bahwa sejumlah dinas telah menyampaikan tawaran kerja sama kepada IDAPS. Namun, pihaknya akan terlebih dahulu menyelesaikan legalitas organisasi agar dapat menjalankan program dan membangun kemitraan secara resmi dengan pemerintah daerah.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, Soleman Jambormias, yang mewakili Gubernur Papua Selatan dalam pelantikan tersebut, menegaskan bahwa IDAPS harus menjadi organisasi perjuangan, bukan organisasi politik.
Ia mendorong para dosen asli Papua Selatan agar mengambil peran strategis di perguruan tinggi, termasuk mempersiapkan diri menjadi rektor, wakil rektor, dekan, serta pemimpin akademik lainnya.
Soleman juga menyoroti keterwakilan dosen asli Papua di Universitas Musamus yang menurut informasi yang diterimanya belum mencapai lima persen dari keseluruhan jumlah dosen.
“Jadikan organisasi ini bukan organisasi politik, tetapi organisasi perjuangan untuk anak-anak sarjana Papua Selatan yang masih menganggur dan kesulitan mencari pekerjaan,” tegasnya.
Ia turut meminta IDAPS memperjuangkan mahasiswa asli Papua yang terkendala biaya pendidikan agar tidak putus kuliah, memperkuat kaderisasi, serta mendorong orang asli Papua menjadi peneliti di daerah sendiri.
Menurutnya, anak-anak asli Papua Selatan memiliki pengetahuan langsung mengenai budaya, hutan, laut, dan berbagai potensi daerah sehingga perlu diberikan ruang lebih besar dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Soleman juga mengingatkan pentingnya solidaritas antarsesama dosen melalui prinsip saling mendukung dan mengaderkan generasi berikutnya.
Ia berharap IDAPS mampu membangun program kerja nyata, memperjuangkan kesempatan kerja bagi sarjana asli Papua Selatan, serta meningkatkan keterlibatan putra-putri daerah dalam kepemimpinan perguruan tinggi.
Melalui pelantikan dan rapat kerja periode 2026-2030 ini, IDAPS diharapkan menjadi wadah konsolidasi, pengembangan kapasitas, dan perjuangan akademisi asli Papua Selatan untuk berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah. (JW)
