TIFFANEWS.CO.ID – Sekretaris Forum Peduli Demokrasi Boven Digoel, Marthen Luther Wambarop, dalam wawancara menyampaikan tuntutan agar jabatan Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel diberikan kepada Orang Asli Papua (OAP). Aspirasi ini telah disampaikan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Papua Selatan.
“Kami dari Forum Peduli Demokrasi Boven Digoel datang ke provinsi dan bertemu dengan Wakil Ketua II MRP Papua Selatan, Yohana Gebze, serta Ketua DPR Papua Selatan, Heribertus Silubun, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDIP Provinsi Papua Selatan. Dalam pertemuan ini, kami membawa aspirasi hasil diskusi di Boven Digoel terkait permohonan agar jabatan Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel diberikan kepada Orang Asli Papua,” ujar Wambarop di Merauke, Selasa (7/1/2025).
Menurut Wambarop, tuntutan ini didasari oleh pemahaman bahwa kekuasaan adalah salah satu alat penting bagi Orang Papua untuk mengekspresikan jati diri mereka.
“Kami bicara soal hak kesulungan dan nilai Orang Asli Papua. Dalam konteks ini, posisi kepemimpinan merupakan satu-satunya alat bagi Orang Papua untuk berekspresi dan memperjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menghargai local wisdom atau kearifan lokal meskipun undang-undang otonomi khusus (Otsus) tidak secara eksplisit menyebutkan aturan mengenai jabatan ini. Namun, tujuan utama dari pembentukan lembaga seperti MRP dan peraturan Otsus adalah untuk menyelamatkan nilai dan hak Orang Asli Papua.
Wambarop menyampaikan harapan besar kepada DPC PDIP Kabupaten Boven Digoel, DPD PDIP Papua Selatan, serta DPP PDIP pusat agar mempertimbangkan aspirasi ini.
“Kami meminta agar calon Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel berasal dari Orang Asli Papua. PDIP adalah partai pemenang Pemilu di Boven Digoel, dan kami berharap keputusan ini menghormati hak kesulungan OAP,” ujarnya.
Selain kepada partai politik, aspirasi ini juga disampaikan kepada pemerintah daerah, termasuk bupati, gubernur, dan wakil gubernur Papua Selatan, agar mendukung perjuangan ini demi menjaga nilai-nilai dan hak Orang Asli Papua.
Wambarop menekankan bahwa perjuangan ini bukanlah bentuk permusuhan terhadap saudara-saudara non-Papua.
“Kami tidak memihak atau membenci saudara-saudara non-Papua. Kami berharap mereka bisa memahami bahwa ini adalah tentang menghormati nilai dan hak kesulungan Orang Papua. Kepemimpinan adalah alat terakhir bagi kami untuk memperjuangkan dan memperhatikan saudara-saudara kami,” jelasnya.
Sebagai penutup, Wambarop kembali mengingatkan bahwa tidak ada perbedaan antara Papua dan non-Papua dalam hal persaudaraan.
“Kami hanya meminta agar hak kesulungan dan nilai kami dihargai,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Forum Peduli Demokrasi Boven Digoel berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak Orang Asli Papua dalam bingkai demokrasi yang inklusif. (Ron)
