TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah pusat memperkuat kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di Papua Selatan dengan menitikberatkan pada penyaluran langsung tunjangan Guru ASN Daerah serta optimalisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk percepatan penurunan stunting.
Langkah penguatan tersebut dilakukan melalui diskusi lintas kementerian, audiensi bersama pemerintah daerah, serta kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan di Merauke pada 9–11 Februari 2026.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, menegaskan bahwa penguatan kebijakan DAK Non Fisik merupakan bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan dasar.
“Masukan dari daerah sangat penting untuk menyempurnakan kebijakan agar lebih efektif, akuntabel, dan berdampak maksimal,” ujarnya.
Sebagai bagian dari perumusan kebijakan berbasis data dan kondisi riil lapangan, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar Diskusi Kajian Efektivitas Penyaluran Langsung Dana Tunjangan Guru ASN Daerah. Diskusi tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan serta Pemerintah Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel.
Pembahasan difokuskan pada pendataan dan pembaruan data guru, validasi penerima, mekanisme penyaluran langsung dari pusat ke rekening guru, hingga berbagai tantangan administratif yang dihadapi daerah dalam menjamin ketepatan waktu dan ketepatan jumlah pembayaran.
Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, rombongan juga melakukan peninjauan langsung ke SMAN 1 Merauke, Puskesmas Karang Indah, Puskesmas Mopah Baru, dan Puskesmas Samkai.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari monitoring pemanfaatan BOK dan BOKB, terutama dalam mendukung intervensi spesifik dan sensitif penurunan stunting di tingkat layanan dasar.
Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas M Panjaitan, menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah agar kebijakan dapat berjalan optimal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut yang dinilai sebagai bentuk perhatian serius pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah otonom baru.
Kegiatan ini turut didukung Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), program kemitraan Australia–Indonesia, yang berkontribusi dalam penguatan substansi kajian dan kolaborasi lintas kementerian.
Melalui diskusi, monitoring, dan evaluasi ini, pemerintah menegaskan komitmen agar kebijakan DAK Non Fisik semakin efektif, akuntabel, berbasis data, serta adaptif terhadap kondisi riil daerah, khususnya dalam peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan di Papua Selatan. (Djo)
