TIFFANEWS.CO.ID – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Selatan untuk menyinkronkan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 antara pemerintah pusat dan daerah.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menyamakan persepsi terkait kebijakan fiskal nasional dan implementasinya di daerah.
“Kita bukan membahas hal-hal kecil, tetapi yang besar, bagaimana pemerintah daerah memahami kebijakan fiskal untuk membangun di 2026,” ujar Askolani kepada pers di Swiss-Belhotel Merauke, Selasa (10/2/2026).
Ia menekankan bahwa pembangunan Papua Selatan tidak hanya bersumber dari belanja daerah, tetapi juga didukung belanja pemerintah pusat yang nilainya jauh lebih besar. Karena itu, sinkronisasi menjadi kunci agar program yang dijalankan benar-benar berdampak.
Menurutnya, fokus pembangunan 2026 mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta ketahanan pangan yang manfaatnya harus langsung dirasakan masyarakat.
“Kita ingin setiap rupiah yang dialokasikan dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan optimal. Pusat dan daerah harus bahu-membahu dengan arah yang sama,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan daerah otonom baru.
Ia menyebut Papua Selatan masih membutuhkan penguatan di berbagai sektor, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan pengangguran, dan mengurangi kemiskinan.
“Tujuan utama kita adalah membangun Papua, lebih khusus Papua Selatan, agar ekonominya semakin kuat dan masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya.
Melalui koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen memperkuat sinergi agar pembangunan Papua Selatan berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. (Djo)
